JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID — DPRD Kota Jambi meminta Pemerintah Kota Jambi lebih selektif dalam menyusun anggaran 2027. Di tengah belum pastinya besaran dana transfer dari pemerintah pusat, APBD diminta tidak habis untuk membiayai program yang kurang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sebaliknya, Pemkot Jambi didorong lebih agresif “menjemput” anggaran pusat untuk membiayai pembangunan berskala besar.
BACA JUGA:Banggar Sentil Kinerja Satpol PP! Anggaran Dievaluasi, Diminta Lebih Gencar Menertibkan
Dengan begitu, APBD dapat lebih difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi terkait pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, sekaligus penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2027, Selasa (25/8/2026).
BACA JUGA:Ketua DPRD Jambi Bagikan 2.000 Masker, Warga Diminta Waspadai Kualitas Udara
Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly mengingatkan Pemkot agar tidak sekadar memperbanyak program dalam penyusunan belanja daerah. Menurutnya, setiap rupiah APBD harus diarahkan pada program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya menyikapi rencana belanja daerah di tahun 2027, kami menitip pesan agar lebih selektif merancang anggaran ke depannya,” kata Faried.
Ia juga meminta Pemkot tidak menjadikan APBD sebagai satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan. Program strategis dengan kebutuhan anggaran besar, menurutnya, harus diperjuangkan untuk mendapatkan dukungan pemerintah pusat.
“Tidak perlu menggunakan APBD, melainkan mendorong pemerintah menjemput bola dana dari pusat,” tegasnya.
Faried menilai berbagai program strategis pemerintah pusat dapat menjadi peluang bagi Kota Jambi untuk mendapatkan dukungan pembiayaan.
“Untuk pembangunan yang besar di Kota Jambi bisa meminta bantuan dari pusat. Jadi anggaran APBD ini bisa digunakan untuk rakyat,” ujarnya.
Salah satu kebutuhan masyarakat yang menjadi sorotan DPRD adalah sektor pendidikan. Faried menyebut beban orang tua saat anak memasuki tahun ajaran baru masih cukup besar, salah satunya untuk pengadaan seragam sekolah.
Karena itu, DPRD mendorong agar siswa yang masuk sekolah pada 2027 mendapatkan seragam secara gratis.
“Saya lihat masyarakat itu perlu subsidi, terutama untuk pendidikan berupa seragam sekolah. Kami tetapkan untuk tahun 2027 nanti anak yang masuk sekolah gratis seragamnya,” katanya.