JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Peringatan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betuah ke-625 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Pemerintah Kota Jambi di Gedung DPRD Kota Jambi, Selasa (2/6), diwarnai aksi demonstrasi warga korban kebijakan Zona Merah Pertamina.
Puluhan warga yang memadati depan gerbang gedung dewan menuntut penyelesaian segera terhadap ribuan sertifikat tanah yang hingga kini masih terblokir.
BACA JUGA:Update Harga Emas Antam Rabu 3 Juni 2026, Hari Ini Tak Bergerak Tetap Rp2,774 Juta/Gram
Aksi berlangsung saat rapat paripurna istimewa tengah digelar. Massa yang didominasi kaum ibu rumah tangga membawa spanduk, poster tuntutan, serta replika pocong yang menjadi simbol matinya kepedulian para pemangku kebijakan terhadap nasib ribuan warga yang telah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian.
Dalam orasi yang berlangsung bergantian, warga menegaskan persoalan Zona Merah telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang serius.
BACA JUGA:PTPN IV Regional IV Ajak Karyawan Implementasikan Nilai-nilai Pancasila
Mereka mengaku kehilangan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki karena kawasan tempat tinggal mereka masuk dalam wilayah yang diklaim sebagai aset negara.
Emosi massa memuncak ketika sejumlah perwakilan warga menyampaikan ultimatum kepada pemerintah dan Pertamina. Mereka menilai berbagai upaya yang dilakukan selama ini belum menghasilkan solusi nyata.
BACA JUGA:PMKS Dipanggil Bupati Nagan Raya, Harga TBS Sawit Langsung Naik Rp200 Per Kilogram
"Kami sudah terlalu lama menunggu. Hari ini kami berharap menjadi aksi terakhir," kata Endang, salah satu orator aksi
"Tapi kalau pemerintah tetap diam, kami siap memblokir aset pemerintah, memblokir Pertamina, memblokir kantor wali kota dan aset-aset lainnya. Jangan salahkan kami," tegas Endang, yang disambut sorakan peserta aksi.
BACA JUGA:Bupati BBS Tancap Gas Awasi Harga Sawit, Bakal Sidak PKS
Menurut warga, persoalan yang mereka hadapi bukan lagi sekadar sengketa administrasi pertanahan. Sebanyak 5.506 sertifikat yang telah diterbitkan kini terhambat karena berada di kawasan yang masuk dalam persoalan Zona Merah.
Akibatnya, ribuan pemilik tanah tidak dapat memanfaatkan aset mereka secara optimal. Banyak warga kesulitan melakukan transaksi jual beli tanah, mengurus sertifikat, hingga mengakses pembiayaan perbankan.
Tak hanya pemerintah dan Pertamina yang menjadi sasaran kritik. DPRD Kota Jambi juga mendapat sorotan tajam dari massa. Warga menilai lembaga legislatif belum menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap perjuangan masyarakat.