“Jika tidak, TPP pejabat tersebut saya potong 20 persen,” katanya. Sanksi yang sama juga berlaku bagi pejabat yang turut mangkir dari upacara.
Dalam kesempatan itu, Maulana menegaskan bahwa Pemkot Jambi tidak menerapkan pemotongan TPP secara massal seperti sejumlah daerah lain yang memangkas hingga 50 persen dengan alasan efisiensi anggaran. Pemkot Jambi, kata dia, tetap mempertahankan TPP ASN hasil pembahasan bersama DPRD.
“Tetapi kalau kinerjanya buruk, lebih baik dipotong dan digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat,” tegasnya.
Dengan jumlah ASN lebih dari 10.000 orang, Maulana mengingatkan besarnya dampak pelayanan publik jika setiap pegawai bekerja optimal.
“Minimal satu pelayanan baik per hari. Kalau dilakukan oleh 10.000 ASN, berarti 10.000 masalah masyarakat dapat diselesaikan setiap hari,” pungkasnya. (*)