Banyak OPD Strategis Dipimpin Plt, Program Prioritas Bupati BBS Terancam Mandek

MUARO JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) strategis di Kabupaten Muaro Jambi hingga kini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pelaksanaan program-program prioritas Bupati Dr. Bambang Bayu Suseno (BBS) yang dinilai bisa tersendat.

Dari catatan yang dihimpun, terdapat 10 OPD penting yang belum memiliki pejabat definitif, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), BPKAD, Dinas Lingkungan Hidup, BKPSDM, Bapperida, Inspektorat, Satpol PP, dan Dinas PUPR.

BACA JUGA:Bupati BBS Bakal Lantik 57 Pejabat Sore ini, 13 Diantaranya Pejabat Eselon II

Status Plt dinilai membuat gerak birokrasi terbatas. Mereka tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan strategis, mutasi pejabat bawahan, maupun penandatanganan dokumen penting.

“Pejabat Plt hanya bisa melaksanakan tugas harian, tapi tidak punya wewenang untuk kebijakan besar. Ini bisa berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program prioritas Bupati,” ujar Citra Darminto, Pengamat Pemerintahan Provinsi Jambi. 

BACA JUGA:Bupati Muaro Jambi Lantik 57 Pejabat, Berikut Nama-Namanya

Kondisi ini dinilai ironis, mengingat sebagian besar OPD tersebut memegang kendali anggaran dan urusan pelayanan publik. Tanpa pimpinan definitif, percepatan pembangunan bisa tersendat, terutama di sektor pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan dasar masyarakat.

"Pejabat Plt tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan strategis atau mengeksekusi program-program prioritas," tuturnya.

BACA JUGA:Bripda Waldi Eksekusi Dosen Cantik di Bungo Setelah Makan Malam Bersama

Menurutnya, Kepala OPD definitif kewenangannya mutlak, absolut yang bisa mengakselerasi, mengeksekusi kebijakan-kebijakan Kepala Daerah. 

BACA JUGA:Bripda Waldi Eksekusi Dosen Cantik di Bungo Setelah Makan Malam Bersama

"Tentu dampak lainnya adalah adanya potensi masalah serius dalam penyerapan anggaran apabila situasi ini terus dibiarkan ," tukasnya. (wan)

Sumber: