Namun, terdapat 47 lokasi yang luasnya kurang dari kriteria, dan 12 desa dilaporkan tidak memiliki lahan tersedia.
Sementara itu, berdasarkan input data pengurus melalui Google Form terhadap 101 KDKMP, terungkap status kepemilikan lahan yang beragam: 63 lahan merupakan aset desa, 17 lahan milik pemerintah daerah, dan 23 lahan berstatus kepemilikan lain.
"Ada 23 lahan yang tidak berhubungan dengan pemerintah maupun desa, ini yang perlu didiskusikan jalan keluarnya. Saya menyadari tidak semua desa atau kelurahan punya lahan yang siap, tapi kita harus cari solusi bersama," ujarnya.
Bupati M. Syukur juga menyoroti adanya resistensi di beberapa wilayah, di mana tokoh masyarakat keberatan lahan desa digunakan karena alasan fungsi lain, seperti lapangan olahraga.
Menanggapi hal ini, Bupati M. Syukur menginstruksikan para Camat dan Kades untuk melakukan pendekatan persuasif dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat setempat.
"Jangan sampai program pemerintah yang bertujuan baik ini terhambat. Diskusikan dengan tokoh masyarakat, ajak mereka terlibat aktif sebagai anggota. Saya harap Merangin bisa menjadi percontohan proyek luar biasa yang bisa ditiru kabupaten lain," harapnya.
Menutup rapat, Bupati yang juga bertindak sebagai Ketua Satgas meminta seluruh elemen, termasuk TNI melalui Babinsa, untuk mengawal program ini hingga fisik bangunan berdiri dan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat Merangin. (*)