"Kalau dihitung rasio jumlah penduduk dan rasio jumlah tamatan sekolah, sudah wajar kalau Jambi itu punya sekolah negeri (PTN)," lanjutnya.
Ditanya mengenai sengketa hukum di tingkat kasasi yang melibatkan dualisme yayasan di Unbari, Gubernur Al Haris memilih untuk tidak terlibat dalam polemik tersebut. Baginya, fokus utama adalah menyelamatkan operasional dan masa depan universitas melalui proses pengambilalihan oleh negara.
BACA JUGA:OTT Gubernur Riau, KPK Sebut Abdul Wahid Pakai Uang Pemerasan untuk ke Luar Negeri
"Ah, itu saya enggak ada urusan. Saya enggak ikut campur itu," tegasnya.
Sikap ini mengisyaratkan bahwa proses "penegerian" adalah langkah untuk "memotong" sengketa yayasan, di mana aset dan pengelolaan universitas akan beralih ke Kementerian Dikti Saintek, sehingga sengketa kepemilikan yayasan tidak lagi mengganggu proses akademik.
Gubernur pun meminta dukungan seluruh masyarakat agar upaya ini berjalan lancar. "Maka Unbari itu mohon doa dan dukungan masyarakat Jambi, kiranya Unbari itu nanti bisa dinegerikan," pungkasnya. (*)