Kejutan! Eh terkejut lagi, ternyata tanah-tanah yang diklaim Haji Halim itu adalah benar milik negara, bukan miliknya. Terbongkarlah praktik-praktik dugaan korupsi yang dilakukan Haji Halim.
Setelah memiliki alat bukti yang cukup akhirnya Haji Halim ditetapkan sebagai tersangka atas kasus lahan tol Jambi-Palembang ini, ia juga ditahan meski dalam kondisi 'sakit'.
Merembet-rembetlah jadinya, belakangan ditemukan pula dugaan Haji Halim menguasai 900 hektar lahan tanpa izin usaha perkebunan, tidak memiliki HGU yang sah atas kebunnya yang luas itu. Di areal lahan itulah posisi yang diminta ganti rugi di penlok kedua ini.
Ojo Dibandingke dengan Tol Palembang-Lampung
Kasus korupsi dan pembebasan lahan yang ruwet dan rumit di Tol Jambi-Palembang menjadi salah satu penyebab mengapa tol ini amatlah lama tersambung, terutama di wilayah Musi Banyuasin yang diribut-ributkan Haji Halim.
Ibarat judul lagi Denny Caknan, Ojo Dibandingke, tak bisa dibandingkan dengan ruas Tol Palembang-Lampung yang cendrung lebih cepat pembangunannya.
Peraturan Presiden untuk Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sama- sama ditanda tangan presiden tahun 2014 , berbarengan, untuk dengan dengan Tol Jambi-Palembang juga.
Kemudian setahun kemudian Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama Tol Bakauheni-Terbanggi Besar pada 30 April 2015. Ini juga menjadi pionir pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2,700 kilometer dari Bakauheni ke Aceh.