Pemda Harus Pikirkan Langkah Strategis

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Pemangkasan anggaran pusat untuk Transfer ke Daerah (TKD) imbas Makan Bergizi Gratis (MBG) harus disikapi responsif oleh Pemerintah Daerah. Pembangunan infrastruktur daerah tak boleh terhenti demi perputaran ekonomi di daerah. Pemda mesti mencari sumber pendapatan baru.

Pakar Ekonomi Provinsi  Jambi Prof. Dr.Haryadi, SE,MMS menyatakan pembangunan infrastruktur harus tetap berjalan. 

"Yang penting perlu dipikirkan strategi agar pembangunan bisa tetap berjalan, yakni, dengan adanya sumber pendapatan baru, bisa dimaksimalkan potensi yang ada," ucap Haryadi kepada Jambi Ekspres (7/2).

Imbas dibatasi proyek pekerjaan bisa berimbas pada ekonomi rakyat yang tak berputar maksimal. Dan pekerjaan infrastruktur penting yang berhubungan dengan keberlanjutan kegiatan tahun sebelumnya (Multiyears), serta daya dukung pertanian dan perkebunan yang telah direncanakan tahun sebelumnya harus berjalan.

"Harus diminimalkan imbas pekerjaan yang menyentuh kesejahteraan rakyat, seperti harus tetap mengutamakan tenaga kerja lokal pada pekerjaan pemerintah yang tersisa," katanya.

Pemerintah mesti menghitung ulang kembali anggaran yang ada dan direncanakan langkah tepat untuk anggaran yang masih tersedia.

Ia menyatakan efisiensi anggaran sejatinya bagus dilakukan namun untuk anggaran yang tak penting. Seperti perjalanan dinas memang tak masalah dikurangi setengahnya.

Diungkapkan Hariyadi, secara teoritis penurunan anggaran akan berdampak pada angka pertumbuhan ekonomi yang juga akan ikut menurun.

"Karena dengan turunnya anggaran, potensi peningkatan ekonomi akan banyak hilang," katanya.

Ditanya soal dampak MBG secara langsung untuk anak-anak Jambi, Haryadi menyebut program ini bagus. Anak yang kurang gizi bisa bertambah gizinya atau tepat sasaran pada realokasi kesejahteraan.

Ia menyarankan juga karena sifatnya MBG sama dengan ibaratnya pekerjaan tahunan selayaknya dievaluasi tiap satu tahun.

"Ini perlu dievaluasi, juga saran Saya harus disesuaikan dengan selera anak setempat dengan anggaran yang sama. Tujuannya, agar pemenuhan gizi tercapai maksimal," ungkap Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Jambi ini.

Sebelumnya, Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diterapkan di Provinsi Jambi mulai 17 Februari 2025 mendatang. 

Gubernur Jambi Al Haris menyatakan untuk launching perdana itu akan dilakukan di 7 lokasi pada 5 kabupaten/kota.

"Lokasinya 2 di kota Jambi, 2 di kabupaten Tanjung Jabung Barat, 1 di Muaro Jambi, 1 di Sarolangun dan 1 di Batanghari," terang Haris. 

Dari kabupaten/kota itu akan ada beberapa sekolah yang akan menerapkan perdana, kata Haris jumlah sekolah masih dibatasi. Seperti di kota Jambi bertahap, pada SD disekitaran Pematang Sulur dan SMA 10 terlebih dahulu. 

Ditambahkan Haris, intinya dirinya akan melihat kesiapan dapur umum seperti di Puncak atau sekitaran Kodim 0415 Jambi serta dapur umum di Pematang Sulur.

"Yang terpenting juga adalah data anak penerima MBG harus disiapkan betul di daerah. Jangan sampai yang benar butuh tak dapat MBG ini dan juga jangan sampai ada data nama yang double. Termasuk mengecek semuanya seperti standar gizi ini agar saat distribusi dilakukan semua sudah siap," tegas Haris. 

Untuk target MBG khusus yang akan dilaunching bersamaan dengan Jambi ini sebanyak 30.000 se-Nasional.

"Namun untuk Jambi masih belum tahu rinci berapa 7 lokasi ini. Yang jelas untuk 1 dapur umum untuk 3 ribu siswa tapi itu tak bisa dilakukan di Jambi sebab ada beberapa daerah yang sedikit peserta didiknya disitu (sekitaran dapur umum)," katanya.

Adapun anggaran pelaksanaan MBG ini, Haris menjelaskan ada pada Badan Gizi Nasional (BGN) sejumlah Rp 1 Triliun. Hanya saja, tinggal teknis pencairannya. 

"Hanya saja uang belum cair sementara ini sudah mulai programnya, ini yang kita atur seperti apa teknisnya, tentu ada yang menalangi dulu," sampainya.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Jambi M.Hafiz Fattah menyatakan cukup optimis dengan pelaksanaan MBG yang akan dilaksanakan di Jambi. Hanya perlu penyesuaian apa yang telah ditetapkan pusat.

"Seperti kapasitas dapur, kami bersama pak Gubernur dan Pak Kabinda menyampaikan di rapat daring dan telah diperbolehkan penyusaian itu," terangnya.

Penyesuaian itu, seperti dapur umum yang tadinya dengan standar tanah 600 meter persegi dan bangunan 300 meter persegi, tetapi di Jambi Gubernur menyampaikan mungkin ada kapasitas siswa di daerah yang tak sampai seribu. 

"Dan disampaikan ukuran dapur umum disesuaikan dan pusat membolehkan penyusaian ini," sebutnya. 

Dari kepastian persetujuan itu, maka bisa memanfaatkan Aula kepala desa dan asal standar kebersihannya memenuhi. 

Terkait Jambi yang termasuk Provinsi yang sedikit terlambat dari penerapan MBG, Hafiz memaklumi. Karena Provinsi sifatnya menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis MBG dari pusat. 

 

Ditanya terkait apa ada Sharing (pembagian tanggungan) anggaran MBG dari APBD Pemprov? Hafis menyatakan sifatnya anggaran memang sudah dipotong dari  pusat Menteri Keuangan. Namun jika harus ada kontribusi dari APBD, Pemprov menyampaikan ada Dana Belanja Tak Terduga (BTT). 

"Tapi kita menunggu seperti apa payung hukum dari pusat, tapi sebelum ada payung hukum aturannya belum ada, maka kita menunggu dulu," jelasnya. (*)