JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Belum diterapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jambi hingga saat ini dikarenakan Jambi termasuk yang penerapannya mulai dilakukan pada tahap kedua. Untuk persiapan sudah mulai dilakukan dengan instansi terkait seperti Korem 042 Garuda Putih. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jambi Al Haris.
Haris menyatakan saat ini baru 26 Provinsi yang sudah melakukan penerapan MBG.
"Jambi ini yang tahap kedua, tapi kita dengan pak Danrem (Komandan Korem) sudah siap-siap. Tapi kita belum ketahui bulan apa mulainya tahap 2 ini," ucap Haris.
Persiapan itu seperti proses merampungkan database penerima yang final dan pola distribusi.
"Serta juga ditetapkan dapur umumnya dimana dan siapa yang akan mengawasi itu semua," ucapnya.
Di.samping itu, kata Dia, akan ada sinergi dengan daerah kabupaten/kota. Lantaran TK, SD dan SMP merupakan kewenangan Bupati dan Walikota.
"Dan Provinsi hanya SMA dan SMK, serta belum kita ketahui yang belum masuk itu MAN dan MTS. Ini yang sedang diurus apa MTS termasuk di kelompok SMP (Pemkab) dan MAN di Pemprov ini sedang menunggu kebijakan dari pemerintah pusat," katanya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pelajar seluruh Indonesia sudah diluncurkan pada Senin (6/1) lalu. Tapi ini masih sebatas uji coba belum menyeluruh.
Uji coba program unggulan presiden Prabowo Subianto ini dilakukan di 26 provinsi. Provinsi Jambi tidak termasuk dalam uji coba program makan bergizi gratis bagi pelajar SD, SMP dan SMA ini.
Padahal kata Pemerintah Provinsi Jambi sendiri sudah mempersiapkan diri untuk uji coba program makan bergizi gratis di SD 149 Kota Jambi.
“Kemarin kita sudah mempersiapkan untuk uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis yaitu di SDN 149 Kota Jambi,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman.
Untuk pelaksanaan program unggulan ini, sejauh ini Pemprov masih menunggu peninjauan pusat.
"Pemprov menunggu Badan Gizi Nasional datang ke Jambi, untuk melihat persiapan dan langkah-langkah yang akan diambil," ucapnya.
Sekda menegaskan, untuk program MBG ini Pemprov bertanggung jawab terhadap SMA, SMK dan SLB. Jumlah yang terdaftar sekitar 8 sampai 10 ribu siswa.
“Sementara kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap SD dan SMP,” tuturnya. (*)