Namun, pejabat AS yang berbicara kepada Financial Times membantah bahwa ada hubungan eksplisit antara penjualan senjata dengan perjanjian gencatan senjata.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri menolak untuk mengonfirmasi ataupun mengomentari secara terbuka usulan atau rencana penjualan senjata yang tertunda.
"Semua pengiriman peralatan pertahanan ke Israel diberikan sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Pengawasan Ekspor Senjata, Undang-Undang Bantuan Luar Negeri, dan semua kewenangan dan pembatasan hukum yang berlaku".
"Hal itu juga berlaku bagi pengiriman ke semua penerima, peralatan tersebut akan digunakan untuk keamanan internal pembeli dan pembelaan diri yang sah," kata juru bicara tersebut kepada Anadolu, dan berbicara dengan syarat anonim.
Juru bicara tersebut menambahkan bahwa AS telah menekankan kepada Israel perlunya mematuhi hukum humaniter internasional dan kewajiban moral untuk melindungi warga sipil.
AS juga mengingatkan bahwa Israel berkewajiban menyelidiki setiap dugaan pelanggaran, mengadili pelaku pelanggaran hukum internasional terkait hak asasi manusia atau kemanusiaan.
AS telah menghadapi kritik karena memberikan bantuan militer kepada Israel.
Beberapa kelompok hak asasi manusia, mantan pejabat Departemen Luar Negeri, dan anggota parlemen AS telah mendesak pemerintahan Biden untuk menangguhkan transfer senjata ke Israel.