JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti adalah seorang birokrat Indonesia kelahiran Surakarta Tahun 1967 yang merupakan Sarjana Arsitektur alumnus Universitas Diponegoro Semarang tahun 1991.
Kemudian dirinya juga mendapatkan gelar Magister Teknik Studi Pembangunan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2004.
Diana memiliki rekam jejak pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya dan Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero). Dikutip dari Antara.
Selama menjabat sebagai Dirjen Cipta Karya, Diana berhasil menjalankan sejumlah pembangunan di bidang permukiman seperti renovasi sekolah, pembangunan stadion, pasar rakyat, sampai dengan penataan kawasan pariwisata seperti delapan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
Tidak hanya proyek besar, selama menjadi Dirjen Cipta Karya maka Diana juga menjalankan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) atau Padat Karya di bidang permukiman.
Program Padat Karya banyak sekali membantu infrastruktur di wilayah pedesaan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar), sekaligus membantu daya beli serta perekonomian masyarakat yang tinggal di sana.
Puncaknya adalah ketika Diana berhasil membantu mewujudkan pembangunan pertama Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang tidak hanya berhasil menyelenggarakan upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI, namun juga sukses menarik investasi asing perdana masuk ke IKN.
Air perpipaan dan IKN
Tugas Wakil Menteri PU adalah membantu Menteri PU dalam pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki fokus tugas utama dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan Asta Cita, seperti infrastruktur sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan, perbaikan/renovasi sekolah, dan jalan-jalan daerah untuk mendukung konektivitas di desa.
Pembangunan infrastruktur sumber daya air yang gencar kemungkinan menjadi fokus Menteri PU yang baru, mengingat Presiden RI Prabowo Subianto yang menargetkan Indonesia harus bisa swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun.
Wakil Menteri PU juga harus membantu Menteri PU juga harus segera bergerak melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan K/L dan Kementerian Koordinator Infrastruktur untuk bersama-sama memetakan kembali proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang menjadi prioritas untuk lima tahun ke depan.
Salah satu tantangan dalam dekat yang perlu dihadapi oleh Menteri PU adalah upaya penyelamatan wilayah utara pantai Jawa dari penurunan permukaan tanah yang terus terjadi.
Salah satu solusi penyelamatan adalah pembangunan tanggul laut raksasa, dalam hal ini Wakil Menteri PU harus membantu Menteri PU untuk mulai menyusun rencana pembangunan tanggul tersebut sekaligus membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara yang memiliki teknologi tersebut.
Di samping itu, Wakil Menteri PU juga diharapkan dapat membantu Menteri PU untuk melanjutkan pembangunan jaringan air minum perpipaan seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian-Serpong dan SPAM Jatiluhur I dalam rangka menyediakan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat di perkotaan terutama kawasan Jabodetabek agar tidak bergantung kembali pada penggunaan air tanah.
Adapun pekerjaan rumah yang menanti Menteri PU pada pemerintahan Prabowo-Gibran adalah keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Wakil Menteri PU bertugas membantu Menteri PU mesti melanjutkan supervisi pembangunan sejumlah proyek di IKN seperti bandara IKN dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang saat ini masih berlanjut.