Manajer Keuangan PT Siginjai Sakti, Sapta Diraharja mengaku, untuk pengelolaan jaringan transportasi angkutan kota, manajemen PT Siginjai Sakti menilai harus disubsidi penuh oleh pemerintah daerah.
"Kalau tidak disubsidi penuh, maka kami tidak sanggup menjalankannya, karena dalam hitungan kami itu tidak masuk," jelasnya.
Dalam hitungan awal pemerintah Kota Jambi hanya akan memberikan subsidi sebesar Rp 6 juta per angkutan per bulan. Namun dalam kajian PT Siginjai Sakti, untuk bisa menjalankan bisnis tersebut harus disubsidi sebesar Rp 12,5 juta per bulan.
Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Yasir menilai jika Pemerintah Kota Jambi harus duduk bersama untuk menyatukan visi dan misi dengan BUMD yang baru terbentuk tersebut. Jangan sampai PT Siginjai Sakti menjadi benalu di dalam APBD Kota Jambi.
"Duduk bersama dulu. Jangan sampai nanti disuntik modal terus tapi tidak jelas arahnya ke mana," katanya.
Nasrul Yasir meminta pemerintah Kota Jambi mengevaluasi kinerja selama beberapa tahun ke belakang.
"Jadi dievaluasi di mana kurangnya, di mana lebihnya. Tidak cukup hanya sebatas direksi dan pemkot saja, tapi wakil rakyat (DPRD) harus terlibat, karena dia ikut mengesahkan anggarannya," katanya.
Dia sangat menyayangkan BUMD Siginjai Sakti tersebut tidak memiliki kegiatan sepanjang 2023 ini, padahal banyak potensi yang sebenarnya bisa digali dari Kota Jambi ini.
"Yang terpenting itu satu visi dan misi dulu. Dinas-dinas itu juga harus begitu. Misalnya seperti pengelolaan Danau Sipin, Pengelolaan Hutan Kota, Pengelolaan Aspal tadi. Jangan lagi ada pemikiran, kalau ini diambil oleh BUMD Saya dapat apa?, jangan ada lagi berpikiran seperti itu. Dinas dapat apa? lokak nggak ada lagi. Kan kacau kalau berpikirnya seperti itu. Jadi Saya harap masing-masing membuka diri," katanya.
Ia menyarankan jika tidak ada titik temu, maka lebih baik PT Siginjai Sakti ini dibubarkan saja daripada membebani APBD Kota Jambi.
"Saya sarankan Pemkot Jambi selaku pemilik modal, evaluasi secara menyeluruh. Personil-personil yang tidak cakap tidak usah dipertahankan. Cari orang-orang yang cakap, daripada cuma kulu-kilir kulu-kilir tidak jelas. Cuma administrasi saja, tidak punya inovasi," ujarnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua DPRD kota Jambi Putra Abshor Hasibuan. Menurut Dia, jika tidak memiliki arah yang jelas, lebih baik BUMD Siginjai Sakti dibubarkan saja.
"Daripada hanya membayar gaji direksi saja, lebih baik dibubarkan kalau arahnya tidak jelas. Lebih baik dananya kita alokasikan untuk masyarakat miskin ekstrem," pungkas Abshor. (*)