JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO. ID - Memasuki paruh kedua 2023, seiring dengan pertumbuhan perekonomian nasional, perekonomian di Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 4,86% (yoy) dan sebesar 4,81% (qtq). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tumbuh pada hampir seluruh kelompok lapangan usaha (kecuali kelompok lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan), dengan pertumbuhan terbesar pada kelompok lapangan usaha administrasi pemerintah umum.
Struktur perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha primer. “Perekonomian Jambi memberikan kontribusi 6,52% dari total perekonomian kawasan Sumatera dan sudah lebih tinggi dibandingkan kondisi prapandemi,” ujar Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kaper Kemenkeu) Jambi, Burhani pada Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Jambi.
Selain pertumbuhan perekonomian, indikator lain juga menunjukkan tren yang baik. Surplus neraca perdagangan menguat menyentuh angka US$699,36 juta dengan nilai ekspor sebesar US$743,86 juta dan nilai impor sebesar US$44,50 juta. Pertumbuhan ekspor tertinggi ada pada sektor Pertambangan dan Penggalian (batu bara dan geragai crude oil) sebesar 28,72% (ytd). Kinerja impor tumbuh positif 17,09% (mtm) dan tumbuh positif 384,92% (yoy) dengan jenis barang impor utama periode Juli 2023 adalah Pulp Kayu.
Realisasi penerimaan Bea dan Cukai sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 di Provinsi Jambi mencapai Rp135,11 miliar atau 102,32% dari target penerimaan. Bea masuk (BM) terealisasi sebesar Rp8,74 miliar atau tumbuh positif 115,53% (ytd), dan terjadi peningkatan sangat signifikan di bulan Juli 2023 karena adanya pelunasan BM atas fasilitas vouritslagh karena sudah jatuh tempo. Sementara itu, bea keluar (BK) terealisasi sebesar Rp126,01 miliar atau tumbuh negatif -42,49% (ytd) dipengaruhi oleh turunnya harga referensi CPO & produk turunannya dibandingkan tahun 2022. Penerimaan cukai sebesar Rp360 juta berasal dari pelanggar cukai HT dan tidak melakukan pencatatan.
Burhani menambahkan, penyaluran pembiayaan di Provinsi Jambi difokuskan pada UMKM demi kesejahteraan masyarakat. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 31 Juli 2023 sebesar Rp 2,33 triliun kepada 24.512 debitur. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi sektor penyaluran KUR terbesar (44,62%) diikuti sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (30,30%) serta sektor jasa jasa (15,54%). Kabupaten Muaro Jambi menjadi kabupaten dengan penyaluran terbesar (Rp 341,44 miliar kepada 3.600 debitur).
Kemudian, penyaluran Pembiayaan Ultra-Mikro (UMi) di Provinsi Jambi mencapai Rp50,48 miliar atau sebesar 5% dari penyaluran di regional Sumatera. Pembiayaan tersebut disalurkan melalui PT PNM, PT Pegadaian, Koperasi Mitra Dhuafa, dan PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (REFI) kepada sejumlah 9.661 debitur. Penyaluran tersebut paling banyak dilakukan di Kabupaten Bungo (Rp10,39 miliar kepada 1.931 debitur) dan Kabupaten Tebo (Rp9,34 miliar kepada 1.737 debitur).
Kinerja APBN yang positif dan perekonomian regional yang tetap tumbuh diharapkan dapat menopang Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Berbagai tantangan seperti fluktuasi ekonomi global dan perubahan kondisi pasar mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis guna melindungi masyarakat dari dampak negatif.
APBN akan terus bekerja keras menjadi shock absorber untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan melaksanakan agenda prioritas nasional. “APBN dan APBD harus terus ditingkatkan harmonisasinya guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkas Kaper Kemenkeu Jambi. (*/kar)