SUMBAR, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Terlibatnya Jepang dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Padang-Pekanbaru ternyata punya peran khusus.
Jepang nanti akan fokus membangun Seksi Tol Payakumbuh-Pangkalan pada bagian Paket 2 dan Paket 3 Payakumbuh-Pangkalan.
Ruas jalan tol Padang-Pekanbaru total panjangnya adalah 254,8 km. Seksi Payakumbuh-Pangkalan panjangnya 46 kilometer yang terbagi dalam paket 1,2 dan paket 3. JICA nanti akan fokus berinvestasi untuk Paket 2 dan 3 sepanjang 41 kilometer.
Selain karena sangat panjang, hal lain yang akan membuat bengkak biaya pembangunan ruas tol Padang-Pekanbaru adalah karena ruas tol harus menembus bukit barisan dan harus menggali tiga terowongan, JICA nanti akan terlibat dalam ruas yang rumit ini.
Untuk pembangunan terowongannya saja, membutuhkan biaya kurang lebih Rp9 Triliun. Tim JICA dalam jadwal kunjungannya ke Sumbar pekan ini juga telah memasukkan list kunjungan ke lokasi terowongan yang akan dibangun.
BACA JUGA:Digali Pakai Bor Raksasa, Terowongan Tol Sumbar Adopsi Teknologi Canggih Mirip MRT Jakarta
BACA JUGA:Jembatan 'Korban' Racun Datuk Maringgih Ini Dibangun di Sumbar Saat 1 Dolar Amerika Masih Rp 2.201
BACA JUGA:Bukan Tol Padang-Sicincin, Tapi Ini Konstruksi Tol Paling Megah di Sumbar Bahkan di Asia Tenggara
BACA JUGA: Update Harga BBM 15 Juli 2023, 'Pertalite' dan Pertamax Turun Lagi, Cek Harga Baru BBM di SPBU
Dilansir Jambi Ekspres dari Padang Ekspres, Kadis PUPR Sumbar, Rilza Hanif mengatakan, ada 3 titik yang akan dikunjungi tim JICA pekan ini yaitu lokasi interchange di Kecamatan Harau dan Pangkalan serta calon lokasi terowongan di kawasan perbukitan di Buluh Kasok, Sarilamak
Isu Situs Adat yang Terdampak
Seksi Payakumbuh-Pangkalan sempat mengalami kendala pembebasan lahan khususnya di wilayah 5 Nagari Kabupaten Limapuluh Kota.
Salah satu alasan penolakan warga karena di ruas ini akan ada situs adat yang terdampak.
Anggota DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, DPRD sudah beberapa kali ke lapangan mendengar langsung aspirasi masyarakat Sumbar.
“Mereka bukan menolak tapi hanya meminta pengalihan trase dikarenakan adanya situs adat dan budaya yang terdampak,” ujar Evi.
Hingga saat ini DPRD belum mendapatkan data berapa persen masyarakat yang sesungguhnya terdampak. “Kita tentu tidak ingin terjadi proyeknya tuntas tetapi konsolidasinya masih menyisakan masalah, kita tidak ingin laporan kepada gubernur hanya berdasarkan asal bapak senang saja,” ucap Evi.
Terakhir, Safaruddin Dt Bandaro Rajo, Bupati Limapuluh Kota mengatakan bahwa kini masyarakat telah mendukung pembangunan tol di wilayah ini.
BACA JUGA:Diminta Stop Investasi di Sumbar, Rupanya Jepang Tetap Lanjut Bangun Tol Padang-Pekanbaru
Laporan dukungan dari lima nagari di Kabupaten Limapuluh Kota untuk jalan tol Padang-Pekanbaru juga sudah diteruskan kepada Pemprov Sumbar.
Pemkab Limapuluh Kota kata Safaruddin akan mengawal setiap tahapan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di wilayah mereka sehingga nantinya bisa berjalan transparan sesuai aspirasi warga terdampak jalan tol.
Pemerintah katanya tentu juga akan mempertimbangkan banyak hal termasuk dampak sosial yang ditimbulkan.
Walau bagaimanapun, semua pihak juga membutuhkan jalan tol untuk pemasaran produk, pengembangan pariwisata dan menggerakkan ekonomi.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi Ansharullah pernah menjamin, pembangunan tol Padang-Pekanbaru tidak akan merugikan Sumatera Barat.
“Pembangunan tol Padang-Pekanbaru ini untuk kelancaran dan peningkatan ekonomi Sumatera Barat ke depan,” kata Gubernur yang biasa dipanggil Buya ini. (dpc)