SUMBAR, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Ruas jalan Tol Padang-Pekanbaru di wilayah Sumatera Barat (Sumbar) akan memasuki babak baru.
Warga yang sempat menolak pembebasan lahan, kini telah memberi dukungan, tepatnya di jalur perlintasan wilayah 5 Nagari Kabupaten Limapuluh Kota. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, jika rampung, kehadiran Tol Padang-Pekanbaru akan memberi dampak besar bagi Sumbar, terutama bagi dunia distribusi barang dan pariwisata. Pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru juga diakui Mahyeldi sangat penting bagi Sumbar karena jalan tol ini nantinya akan menjadi akses baru sebagai pengganti ruas jalan lama. “Jalan-jalan Sumatera Barat ini kan masih jalan-jalan peninggalan Belanda (zaman kolonial),” ujar Mahyeldi disela acara Peringatan Peristiwa Situjuah, Minggu (15/1), seperti dikutip Jambi Ekspres dari padeks.co. Kehadiran tol Padang-Pekanbaru tentunya akan menjadi akses baru bagi masyarakat Sumbar ke beberapa tempat, setelah ratusan tahun masyarakat Sumbar melalui ruas jalan yang jalurnya sudah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda. Tak hanya memperlancar akses antar Provinsi, kata Mahyeldi kehadiran jalan tol Padang-Pekanbaru ini nantinya juga akan mendukung kelancaran akses perjalanan masyarakat di dalam wilayah Sumbar itu sendiri. “Apalagi Sumatera Barat ini sudah menjadi provinsi di Sumatera yang dikunjungi banyak orang,” ujar Mahyeldi. Ia juga optimis proses pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru ini akan semakin lancar di wilayah Sumatera Barat dan tidak ada warga Sumbar yang menolak. Tak ada satupun yang menolak walau usulan pemindahan trase mungkin ada, pungkas Buya Manyeldi. Dan kini semua terkait dukungan pun telah rampung, lanjutnya lagi. Sementara itu, mengutip keterangan resmi Badan Pengelola Jalan Tol, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jika tak ada lagi kendala lahan maka pemerintah siap melanjutkan dan mempercepat pembangunan ruas jalan Tol Padang-Pekanbaru di wilayah Sumatera Barat. “Jika Seandainya terkait tanahnya clear, maka kita siap melanjutkan dan mempercepat pembangunannya," kata Menteri Basuki. Adapun pembangunan Tol Padang–Sicincin sebenarnya telah dimulai pada Februari 2018 dengan progres pembebasan lahannya mencapai 81,2%. Berbagai strategi sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk urusan pembebasan lahan, diantaranya membentuk tim percepatan pembebasan lahan jalan tol guna menyokong Kementerian PUPR untuk pemberkasan dan mediasi sengketa. Jalan Tol Padang – Sicincin ada bagian dari Jalan Tol Padang - Pekanbaru sepanjang 254 km. Tol Padang-Pekanbaru memiliki enam seksi, Seksi 1 Padang–Sicincin, Seksi 2 Sicincin–Bukittinggi, Seksi 3 Bukittinggi–Payakumbuh, Seksi 4 Payakumbuh–Pangkalan, Seksi 5 Pangkalan–Bangkinang dan Seksi 6 Bangkinang–Pekanbaru yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi awal Januari 2023 lalu. Adapun bertindak sebagai pengembang ruas Tol Padang-Pekanbaru adalah PT Hutama Karya melalui Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang telah ditandatangani sejak 11 Oktober 2017 lalu. Kehadiran jalan tol ini ditargetkan menjadi jalur logistik dan akses pariwisata guna menunjang peningkatan perekonomian di wilayah Sumatera Barat dan Riau. Sementara itu, pengamat transportasi, akademisi Universitas Andalas Yossyafra mengatakan pembangunan tol Padang-Pekanbaru akan memberikan banyak manfaat. Tak hanya berdampak bagi ekonomi namun juga menjadi solusi kelancaran proses transportasi di Sumbar terutama dalam mengurai kemacetan di beberapa ruas jalan di wilayah Sumbar. Sebelumnya Lukman Edy, Wakil Komisaris Utama PT. Hutama Karya mengatakan, lambatnya restu lahan dari masyarakat 5 Nagari di Sumbar telah menyebabkan perubahan rencana dalam progresnya. Sejatinya pekerjaan di Kabupaten Limapuluh Kota telah dimulai namun karena terhalang pembebasan lahan, pekerjaan dialihkan di Riau. Riau lalu ketiban rejeki, sesi Tol Muara Fajar-Kubang di sana kemudian didahulukan, kemudian tertundalah jatah tol Padang-Pekanbaru di wilayah Sumbar sepanjang 20 kilometer. (*)