Sedangkan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi M. Fauzi mengatakan, dari pemaparan konsultan pada Jumat (15/7), DPRD meminta untuk dipertajam lagi. "Jadi FS tetap berjalan namun ada dokumen yang harus disiapkan lagi,"akunya.
Untuk arah lokasi stadion yang telah mengerucut ke Pijoan, Fauzi menyebut pihaknya belum ke arah itu dulu. "Itu nanti keputusan dewan, sekarang baru segi pembobotan dulu yang diyakinkan, karena pemaparan jumat DPRD belum yakin apa benar. Karena ada beberapa aspek dari variabel pembobotan yang harus ditambahkan," ungkapnya.
Disinggung terkait, permintaan dewan agar lokasi Pijoan dimana Pemprov mendapatkan hibah tanah dari Kabupaten Muaro Jambi, harus clean and clear dengan Universitas Batanghari (Unbari), Fauzi menyebut pihaknya berpegang sepanjang sudah keluar sertifikatnya oleh berarti sudah clean dan clear. "Karena sebelumnya syarat sertifikat ini diumumkan juga apa yang mengklaim. Dan kita positif thinking tak ada permasalahan lagi dengan Unbari," katanya.
"Secara legal BPN sudah mengeluarkan sertifikat pada 5 Juli lalu bahwa itu sudah milik Pemprov," tambah M. Fauzi.
Kendati demikian, Fauzi tak memungkiri potensi masalah jika dipilih lokasi Stadion di Pijoan memang ada, cuma sejauh ini pihak yang mengeluarkan legalitas hak milik sudah mengeluarkan sertifikat.
"Jika ada yang mengguga di kemudian hari potensi apapun pasti ada, namun kekuatan hukum sudah ada menjadi milik Pemprov," sebutnya.
Sementara terkait aspek ekonomi dan budaya yang tidak dipaparkan kepada Dewan, Fauzi menyebut sebetulnya sudah ada di Final Report konsultan. "Yang dipaparkan tadi hanya rangkuman, namun sudah ada kajian ekonomi dan budaya, karena tak mungkin kita paparkan 600 halaman. Namun sebelum kita jelaskan memang ada anggota Dewan yang Walk Out," akunya.
Sementara untuk sekarang ini, tambah Fauzi, belum dilakukan tender pekerjaan fisik. "Pekerjaan fisik ini ditargetkan pada Agustus mendatang," pungkasnya. (aba/mg3)