JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Sejumlah pihak masih menyoal kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang ekspor total bahan baku minyak goreng (CPO) dan minyak goreng. Karena kebijakan itu telah berdampak serius bagi petani dan keuangan negara.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu melalui akun Twitter pribadinya mempertanyakan ke Presiden Jokowi tentang efektivitas kebijakan yang diambil. Berdasarkan itungan-itungannya, kebijakan itu telah merugikan petani sawit sekitar Rp1-2 triliun per hari.
“Kedua menghilangkan pendapatan negara sekitar Rp10 triliun per bulan. Ketiga menghilangkan perolehan devisa sekitar 1,5 miliar dolar AS per bulan,” ujarnya, Selasa (17/5).
Di satu sisi, kebijakan ini juga tidak kunjung membuat masyarakat Indonesia kembali merasakan harga minyak goreng yang terjangkau. Harga minyak goreng masih tinggi sebagaimana sebelum kebijakan pelarangan ekspor diambil Jokowi.
Bahkan masih dua kali lipat dari harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu per liter yang pernah ditetapkan pemerintah. “Sementara harga migor (minyak goreng) tetap tinggi,” tutur Said Didu. (rmol/zul)