JAMBI – Agar tidak berkembang dan merugikan masyarakat, konflik sosial harus segera diselesaikan. Hal ini disampaikan Kapolda Jambi Brigjen Pol Drs Ade Husen Kartadipura SH dihadapan ratusan personil saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Mapolresta Jambi dan Polres Batanghari, Kamis (13/09).
Dikatakannya, setiap masalah yang bisa berkembang menjadi konflik sosial dan keributan, mesti cepat diatasi. “Petakan masalah yang ada sesuai tugasnya, baik tingkat Polresta atau Polsek, cari mana yang memang menjadi prioritas,” ujarnya.
Kapolda juga menyatakan, bahwa upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri juga harus terus dilakukan, karena masih banyak warga yang merasa tidak terlayani atau merasa diperas.
Untuk itu, seluruh personil harus terus bekerja sesuai aturan tugas pokok Polri dalam rangka memberikan pelayanan, pengayom dan pelindung. “Selalu memberikan layanan prima kepada masyarakat dan anti KKN. Penegakan hukum jangan tebang pilih, harus jelas. Siapapun yang melapor jangan ditolak, terima dengan profesional, transparan dan akuntabel,” jelas Kapolda.
Selain itu, anggota juga harus terus dilakukan pembinaan dan diberi sentuhan agar permasalahan yang dihadapi anggota bisa diketahui. “Kepada anggota yang bermasalah harus ditindak. Dan yang berprestasi tetap mendapatkan reward,” tukasnya.
Sementara itu, Kapolresta Jambi Kombes Pol Syamsuddin Lubis dalam sambutannya mengatakan, untuk wilayah Polresta Jambi saat ini terdapat beberapa konflik sosial. Diantaranya masalah pendirian gereja karena ada dualisme kepemimpinan dan soal penolakan warga terhadap pendirian gereja. Selain itu masalah eksekusi lahan, sengeketa aset di Sport hall Jelutung dan unjuk rasa warga dari berbagai kabupaten yang melakukan aksi di wilayah Kota Jambi.
Sedangkan Bupati Batanghari A Fattah dihadapan Kapolda dan rombongan menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi di wilayah Batanghari, seperti, masalah lahan dan batas desa.
“Kami berharap ada arahan dari Bapak Kapolda agar masalah yang ada tidak berdampak mengganggu situasi Kamtibmas di Batanghari,” ujar Fattah.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda menyatakan dalam menciptakan situasi Kamtimbas dan penegakan hukum Polri butuh partisipasi semua pihak, karena keamanan dan kenyamanan adalah kepentingan bersama.
“Masalah sosial seperti soal lahan dan tanah harus diantisipasi bersama dengan instansi terkait, cari akar masalahnya. Jangan sampai berkembang dan bisa merugikan warga Batanghari,” tegas Kapolda.
Terkait aksi teroris di beberapa daerah, Kapolda juga menghimbau kepada para Kepala Desa agar selalu memantau dan mengecek setiap pendatang. “Hal ini untuk mengantisipasi masalah sosial dan juga teroris. Pendatang harus diawasi, proteksi daerah kita,” himbaunya.
Begitupula terkait beberapa tindak pidana lainnya seperti curat, curas, curanmor maupun kasus narkoba, perlu dilakukan upaya agar bisa segera diselesaikan.
(Cr4)