solusi untuk membatasi antrean calon jamaah.
Terlepas dari berbagai terobosan tersebut, Kemenag tetap perlu
mengoptimalkan lagi pelayanan terhadap jamaah haji. Sosialisasi
perlu dimantapkan. Berbagai kasus klasik seputar perhajian, seperti
laporan adanya pungli oleh kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH),
pemalsuan paspor, titipan barang larangan untuk jamaah, dan standarisasi
layanan haji, masih saja terjadi. Ini perlu dikaji Kemenag.
Arah kebijakan terobosan perhajian harus tetap untuk kemashalatan
umat. Sebab, penyelenggaraan ibadah haji meliputi berbagai aspek.
Haji tidak hanya ritualitas pelaksanaan rukun Islam ke-5. Tetapi, banyak
bersinggungan dengan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Pendek
kata, haji adalah cerminan masyarakat kita. Kemenag tentu sa ngat
memahami berbagai aspek yang mengiringi ibadah haji.
Kini yang ditunggu adalah bagaimana visi kemashlahatan umat itu
benar-benar dirasakan masyarakat. Semoga. (*)