\"Justru, di lingkungan kabinet juga kaget dengan kenaikan BBM itu,\" dalihnya.
Menurut Drajad, pengguna elpiji 12 kg selama ini memang didominasi masyarakat kelas menengah, dan menengah keatas. Industri kecil juga memanfaatkan elpiji 12 kg untuk kebutuhan produksi. Meski begitu, kenaikan yang drastis ini akan memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat miskin.
\"Timing kenaikannya tidak tepat karena masyarakat baru pulih dengan kenaikan BBM,\" ujarnya.
Senada PPP juga termasuk yang meminta penundaan. Sekjen PPP M Romahurmuziy mengatakan meski kenaikan harga LPG 12kg sebaga barang non subsidi adalah sepenuhnya kewenangan Pertamina sebagai korporasi, namun kebijakan kenaikan harga gas Elpiji 12 kg akan berdampak pada migrasi besar-besaran ke LPG 3kg, bagi pengguna LPG 12kg yang merasa tidak mampu. Akibatnya LPG 3kg yang biasanya hanya digunakan masyarakat ekonomi lemah akan mengalami kenaikan.
\"Kalau terjadi migrasi ini secara besar-besaran dan itu pasti akan terjadi kalau keputusan kenaikan Elpiji 3 kg terus dilakukan maka itu akan menambah signifikan besaran subsidi gas dalam APBN,\" ujar Romahurmuziy.
Dampak ini yang nampaknya tidak perterimbangkan Pertamina padahal seharusnya ini harus dipertimbangkan Pertamina sebelum mengambil putusan soal harga 12kg, sehingga Pertamina tidak bisa bersikap seolah negara dalam negara hanya atas dasar formalitas diberikannya kewenangan soal itu oleh Peraturan Menteri. \"Terlebih kenaikan signifikan dan mendadak yang mengejutkan banyak pihak termasuk Presiden SBY,\" tegasnya.
Pertamina nampaknya menurut Romi \"sapaan akrabnya- juga tidak mempertimbangkan kenaikan harga gas 3 kg sebagai dampak ikutan dari dimulainya migrasi pengguna gas 12 kg ke 3 kg yang membuat gas 3 kg menjadi langka dan naik harganya.\"Bahkan di Indramayu sekarang LPG 3kg sudah Rp 25rb/tabung dari Rp 17rb/tabung, langka pula barangnya. Untuk itu PPP meminta penundaan kenaikan harga LPG 12 kg sampai dengan adanya perhitungan dampak migrasi ke 3kg,\" tegasnya.
Meski demikian, Romi juga melihat keanehan ketika Menteri ESDM, Jero Wacik menyatakan ketidaktahuan atas langkah strategis korporasi, mengingat dirjen-dirjennya menjabat komisaris di Pertamina. Demikian pula menteri BUMN yang dalam RUPSnya telah mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2014,pastilah di dalamnya sudah termuat pendapatan dari bisnis LPG.
\"Kalaupun Pertamina berlindung pada \"unsur kerugian negara\" adalah tidak tepat karena Pertamina 5 tahun terakhir membukukan keuntungan sebagai korporasi. Bahkan Pertamina mencatatkan laba bersih TERBESAR dlm sejarah pada 2012 sebesar Rp 25,89 triliun. BUMN itu bukan hanya mencari untung, tapi dia ada fungsi pelayanan hajat orang banyak. Jangan membandingkannya an sich dengan swasta murni dong,\" tandasnya.
Sementara itu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sebenarnya harga BBM tidak lagi menjadi kewenangan pelaku usaha termasuk Pertamina. Pola persaingan dan penetapan harga LPG sebagaimana bahan bakar minyak dan gas lainnya tunduk pada UU Nomor 2 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (UU Migas), sebagaimana diubah dengan Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004 yang menyatakan tidak mengikat Pasal 28 UU Migas tersebut.
Pasal 28 UU Migas semula menentukan bahwa harga BBM atau gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. MK dalam putusannya menyatakan tidak mengikat pasal ini dan menetapkan bahwa campur tangan pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak seperti BBM dan gas bumi.
Oleh Karena itu MK berpendapat bahwa penentuan atau penetapan harga BBM tetap di tangan pemerintah. Selain itu, dalam putusan tersebut MK tidak membedakan BBM subsidi atau nonsubsidi sehingga putusan ini sebenarnya mencakup pula penetapan atau penentuan harga LPG yang menurut definisi pasal 1 angka 2 dan 3 UU Migas merupakan bagian dari produk BBM dan gas bumi.
(dyn/bay/dod)