Menurut dia, saat itu pihaknya sempat meminta agar menunda kenaikan tersebut. \"Tapi, mereka (Pertamina, Red) bilang tidak bisa karena ini keputusan RUPS (rapat umum pemegang saham, Red),\" kata Hatta.
Dia kemudian justru mengatakan bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan lah yang mengetahui rencana menaikkan harga elpiji tersebut. \"Pertamina itu bersifat pemberitahuan (ke pemerintah). Pak Wacik (Jero Wacik) baru terima suratnya tanggal 2 Januari. Tapi itu (keputusan menaikkan Elpiji) kan melalui RUPS, artinya BUMN sudah tahu,\" ujar ketua umum DPP PAN tersebut.
Dikonfirmasi usai rapat, Menteri BUMN Dahlan Iskan enggan menanggapi panjang lebar terkait sikap sejumlah menteri yang terkesan tidak tahu adanya kenaikan harga itu. Dia berharap agar polemik tentang tahu atau tidaknya pemerintah secara umum atas kebijakan tersebut disudahi. \"Sudahlah, semua yang salah itu saya, enggak apa-apa, pokoknya semua saya yang salah,\" kata Dahlan.
Menurut dia, pihaknya lebih berkonsentrasi untuk berkoordinasi dengan BPK terkait solusi terbaik untuk Pertamina dalam penentuan harga elpiji 12 kg. Terutama, terkait dengan batas waktu 60 hari yang diberikan BPK untuk melaksanakan rekomendasi terkait temuan kerugian Pertamina.
\"Yang lain-lain semua saya yang salah. Yang penting, bahwa Pertamina bisa memenuhi karena tidak bisa untuk tidak melaksanakan hasil audit dari BPK,\" tandasnya. (dyn)
Elpiji dan Skenario Politik
SEJUMLAH pihak melihat bahwa polemik kebijakan kenaikan harga elpiji 12 kilogram tak lepas dari kepentingan politik. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti salah satu yang menangkap kesan kuat adanya skenario politik dibalik naiknya harga elpiji biru tersebut.
\"Setidaknya terlihat kalau ada dua target sekaligus,\" kata Ray di Jakarta kemarin (5/1).
Dia memparkan bahwa target pertama adalah menjadikan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai sasaran tembak. Menurut dia, sebagai menteri yang menanungi BUMN termasuk Pertamina, nama yang bersangkutan dijadikan tercemar di mata masyarakat luas. \"Khususnya kelas menengah dan ikutannya,\" ujarnya.
Lalu, mengapa Dahlan Iskan\" Menurut dia, hal tersebut tentu tak lepas dari makin kokohnya nama DI sebagai pemuncak dalam berbagai survei kandidat capres Partai Demokrat hingga saat ini. \"Sementara nama yang digadang-gadang nampaknya tak jua menuai kesan positif di masyarakat,\" imbuhnya.
Ray melanjutkan, bila nama DI berhasil dibuat buruk di masyarakat, maka akan ada kemungkinan nama-nama yang diinginkan terpilih dalam konvensi akan makin mudah dinominasikan. \"Kesan ini hampir terlihat gamblang, kalau kita semua cermat melihat,\" tandasnya.
Target kedua, tambah dia, adalah menjadikan partai-partai koalisi sebagai pahlawan. Dia mensinyalir, kalau telah ada skenario sejak awal tentang upaya menjadikan partai-partai yang selama ini selalu membela pemerintah sebagai partai yang pro rakyat. \"Ya, kita tunggu saja scenario dan permainan-permainan berikutnya,\" katanya.
Bukan hanya Partai Demokrat yang sudah sejak dua hari lalu tegas menyatakan menolak kebijakan tersebut. Partai Amanat Nasional (PAN) juga ikut-ikutan buka suara menolak kenaikan harga elpiji.
Wakil Ketua Umum PAN Drajad H Wibowo menyebut jika kenaikan elpiji bukan serta merta kebijakan langsung pemerintah, karena diputuskan secara korporasi melalui RUPS Pertamina. \"Kami atas nama DPP sudah meminta pemerintah membatalkan kenaikan elpiji,\" ujar Drajad dalam keterangan pers di Restoran Pulau Dua, kemarin.
Meski kenaikan elpiji itu sudah tercantum dalam Perpres 105 dan 106, Drajad menilai bahwa para menteri terkait tidak mengetahui langkah untuk menaikkan elpiji. Dalam hal ini, dirinya menyebut bahwa menteri ESDM dan menteri perekonomian sama sekali tidak tahu terkait hasil RUPS Pertamina.