Kegigihan Gerakan Koalisi Pejalan Kaki Kembalikan Hak Pedestrian di Jalan
Sudah sekitar dua tahun ini sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Pejalan Kaki konsisten memperjuangkan hak-hak pedestrian. Mereka menggelar aksi turun ke jalan dan advokasi kepentingan pejalan kaki. Kini komunitas itu telah memiliki ribuan anggota yang tersebar di sepuluh kota di Indonesia.
Personal computer di ruang sekretariat itu menjadi bukti kegigihan Koalisi Pejalan Kaki memperjuangkan hak-hak para pedestrian. Dalam komputer tersebut ada ratusan file foto dokumentasi kegiatan Koalisi Pejalan Kaki selama ini. Foto-foto itu dikelompokkan rapi dengan nama folder sesuai dengan tempat kegiatan digelar.
Sejak berdiri pada Juli 2012, koalisi tersebut memang lantang menyuarakan hak-hak pejalan kaki. Upaya itu dilakukan melalui aksi nyata dengan melawan mereka yang mengokupansi ruang pejalan kaki. Yang rutin dilakukan adalah aksi menghalau para pengendara motor yang seenaknya melintas di trotoar.
\"Kami biasa menggelar aksi setiap Jumat sore. Kalau kawan-kawan di daerah waktunya berbeda-beda,\" ujar Koordinator Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus saat ditemui di sekretariat, Gedung Sarinah lantai 12, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Rabu (14/5). Alfred termasuk satu di antara delapan penggagas berdirinya gerakan yang memperjuangkan hak-hak publik itu.
Alfred mengatakan, ada beberapa hal yang mendasari berdirinya Koalisi Pejalan Kaki. Yang utama, para pendiri komunitas tersebut merupakan para komuter. Mereka adalah pengguna transportasi publik untuk aktivitas sehari-hari.
Berdasar latar belakang itu, mereka merasa memiliki permasalahan yang sama. Yakni, hak-hak mereka sebagai pejalan kaki yang tergusur. Hak-hak mereka \"dirampas\". Juga, berubah fungsi menjadi lahan parkir, tempat berjualan, hingga jalan pintas sepeda motor yang sedang terjebak kemacetan.
\"Contohnya ketika para penumpang kereta api turun dari stasiun dan melanjutkan perjalanan ke tempat kerja masing-masing. Kami sangat merasakan bagaimana tersitanya trotoar, hilangnya zebra cross, dan fasilitas pejalan kaki lainnya,\" terang dia.
Kondisi itu tentu saja sangat membahayakan keselamatan para pejalan kaki. Sebab, tidak sedikit yang menjadi korban kecelakaan karena harus berjalan di bahu jalan yang juga ramai lalu lintas kendaraan.
Berdasar analisis Koalisi Pejalan Kaki, kesemrawutan di trotoar terjadi karena ketidaktegasan pemerintah dalam mengelola ruang publik itu. Terutama mereka yang berada di instansi pekerjaan umum, perhubungan, kepolisian, hingga satuan pamong praja.
\"Mereka tidak menjalankan tupoksi baik dalam hal pembangunan maupun penjagaan fasilitas umum,\" ujarnya.
\"Ketika ada laporan trotoar yang hilang karena pelebaran jalan atau rusak, mereka saling lempar tanggung jawab. Yang satu bilang itu jalan nasional, yang lain bilang jalan provinsi atau milik kota. Intinya, tidak ada yang mau direpoti. Masalah seperti ini terjadi di seluruh Indonesia,\" jelas pria kelahiran 21 November itu.
Berangkat dari problem-problem tersebut, Koalisi Pejalan Kaki terus mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengembalikan hak-hak pejalan kaki. Mereka menggunakan media sosial seperti Twitter dan Facebook untuk alat kampanye. Dalam dua tahun, respons masyarakat luar biasa. Buktinya, komunitas yang sama kini bermunculan di kota-kota lain. Setidaknya sudah sepuluh kota yang memiliki komunitas yang memperjuangkan hak-hak pengguna trotoar itu.
Komunitas tersebut biasanya melakukan aksi secara rutin dengan mengakomodasi laporan masyarakat yang masuk via social media.
\"Tiap laporan kami fasilitasi. Mereka yang melapor kami dorong menjadi koordinator aksi dan kami support dari belakang. Jadwalnya rutin kami tentukan tiap Jumat jam 4 sore,\" jelas pria yang pernah bekerja di Clean Air Sri Lanka itu.