JAMBI – Produksi Padi di Provinsi Jambi hingga Agustus 2014 baru mencapai 842 ribu ton. Namun, apabila dibandingkan dengan jumlah bantuan bibit yang diberikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, produksi Padi tersebut belum mencapai target.
Bantuan dari pusat untuk bibit sebanyak 94 ribu hektar, sedangkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 400 hektar.
Kepala Dinas Pertanian (Dispretan) Provinsi Jambi, Amrin Aziz mengatakan, untuk melakukan peningkatan produksi Padi di Provinsi Jambi, Pemerintah menggunakan program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman (SLPTT) dan sekolah lapangan terpadu.
“Bantuan benih kita dari Gubernur sebanyak 400 hektar,” katanya saat dikonfirmasi sejumlah wartawan (10/9) kemarin. Meskipun belum mencapai target, Dispertan berkeyakinan produksi Padi 2014 nanti akan tercapai. Meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi untuk mencapai produksi Padi tersebut, yaitu, benih bantuan yang diberikan pusat untuk lahan seluas 94.000 hektar itu, baru terserap 30 persen.
Mengapa demikian, dikatakan Amrin Aziz, pihak ketiga tidak bisa membeli benih tersebut dikarenakan tidak memiliki uang. “Benihnya ada di penangkar, penangkar tidak mau melepaskan benih kalau tidak ada uangnya. Apabila terlambat, benih tersebut langsung dikonsumsi oleh penangkar,” akunya.
Ada beberapa penangkar benih Padi di Provinsi Jambi, seperti, Kabupaten Tanjungjabung Timur seluas 300 ha, Muarojambi 150 ha. “Kita sudah punya penangkar tesendiri di Kabupaten-kabupaten,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus (HBA) mengatakan, dalam rangka peningkatan produksi Padi di Provinsi Jambi, dirinya meminta komitmen para penyuluh dan stekholder yang ada di Provinsi Jambi. “Mulai dari Kepala Daerah, yang namanya meningkatkan produksi, bermacam-macam cara yang bisa dilakukan,” pungkasnya.
Dinas pertanian juga diminta untuk gunakan teknologi pertanian, gunakan bibit yang benar. Selain itu, bibit yang digunakan juga harus bibit dari hasil penelitian oleh balai penelitian pertanian. “Yang seperti ini sangat penting. Diharapkan Jambi untuk menjadi surplus beras akan terwujud,” tegasnya.
Untuk surplus beras, diakatakan HBA, memang masih banyak kendala, kendala yang paling berat adalah alih fungsi lahan sawah masyarakat di semua Kabupaten.
“Itulah yang menjadi masalah kita, misalnya aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Perentak Kabupaten Bangko,” tambah HBA, usai menjadi narasumber dalam talkshow di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi.
Mengatasi masalah ini, Gubernur mengaku sudah berkoordinasi dan menuai kesepakatan dengan Kapolda Jambi dan Danrem untuk penertibankan PETI. “Dalam talkshow tadi itu sudah saya sampaikan, terkait adanya aktivitas PETI, diharapkan semua pihak dapat sama-sama mengawasi. Kami sudah sepakat dengan pak Kapolda dan pak Dandrem, kita coba tertibkan,” tandasnya.
Ketika ditanya aturan tegas yang bisa dikeluarkan Pemprov agar bisa menekan pengalihan fungsi lahan pertanian sawah itu seperti Perda atau Maklumat, HBA mengatakan aturan itu tidak perlu. “Saya pikir di lapangan bisa ditertibkan, tak perlu pakai maklumatlah,” ujarnya.
(fth)