Pihak KMP sendiri bukannya tanpa upaya untuk mempertahankan PPP untuk tetap satu koalisi di pemilihan pimpinan MPR. Tiga elit dari KMP, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, juga di Hotel Mulia. Suryadharma menegaskan jika belum ada kesepakatan antara PPP dengan KIH.
\"Kami belum dikunci mati. Kita mengharapkan kursi sesuai amanat rapat fraksi,\" ujar Suryadharma.
Namun, bukan berarti Suryadharma menolak ajakan KIH. Saat ditanya terkait peluang PPP untuk membelot ke KIH, dia menyatakan jika PPP saat ini harus mengambil keputusan yang tepat, di tengah keputusan yang sulit.
\"Semua harus diputuskan dengan kalkulasi yang cermat. Semua opsi akan dipertimbangkan,\" ujarnya.
Kegamangan Suryadharma nampaknya tidak diikuti oleh elit PPP lainnya. Hampir semuanya menyatakan jika PPP sudah pasti akan bergabung dengan KIH dalam paket pimpinan MPR. Waketum Suharso menyatakan, sudah saatnya jika PPP mengambil keputusan sendiri terkait paket pimpinan MPR, tanpa mempertimbangkan posisi koalisi yang terjadi saat ini.
\"Kalau kemarin kita mempertimbangkan koalisi dan sebagainya, hari ini saya kira sudah cukup untuk mempertimbangkan hal itu,\" ujarnya.
Menurut mantan Menteri Perumahan Rakyat itu, PPP tetap mengusung posisi pimpinan MPR. Upaya ini sekaligus mempertimbangkan posisi paket koalisi yang mampu mengakomodasi posisi PPP.
\"Semakin besar peluang untuk itu, makan itu yang akan kita ambil,\" ujarnya.
Dia juga menegaskan posisi PPP tidak diakomodir dalam paket pimpinan MPR di KMP. Karena itulah, PPP juga memutuskan tidak lagi berada dalam KMP. \"Kita dalam proses sudah tidak dalam KMP, karena KMP sudah memutuskan PPP tidak dalam paket,\" ujarnya.
PKS sendiri pada sore hari sempat berubah pikiran, untuk memberikan kursi pimpinan MPR kepada PPP. Namun, PPP nampaknya sudah tidak bergeming. PKS kemudian berubah pikiran dan memilih tetap kembali mencalonkan. Anggota Fraksi PKS Tifatul Sembiring menyatakan bahwa pihaknya masih tetap mengajukan Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua MPR kepada KMP. Dia mengakui, kondisi dalam KMP memang sedikit bergejolak karena ada pandangan berbeda dari partai lain.
\"Salah satu problemnya ada dari Partai Persatuan Pembangunan dengan masalah internal mereka, dan kami tidak ingin mencampuri lebih lanjut,\" ujarnya.
Posisi DPD sendiri juga tidak sepi dari proses lobi. Sebelum proses paripurna digelar, sejumlah fraksi di KMP meminta DPD untuk merubah keputusannya terkait penetapan Oesman Sapta sebagai calon pimpinan MPR dari DPD. Sekretaris Kelompok Kerja DPD Muhammad Asri Anas menyatakan, DPD sudah secara konstitusional melakukan rapat internal dalam menentukan calon pimpinan MPR dari DPD.
\"Kami sudah menetapkan satu calon pimpinan DPD, tidak ada yang lain,\" ujar Asri.
Asri menyesalkan pernyataan kubu KMP yang ingin kembali melakukan rapat gabungan membahas tatib. Proses itu sudah pernah diagendakan pada sidang paripurna MPR pasca pelantikan 1 Oktober lalu, dan sudah diambil keputusan. \"Waktu itu ada tiga fraksi mengusulkan perubahan, dan disepakati tidak ada perubahan,\" ujar Asri.
Pasca penetapan tatib, disepakati dilanjutkan dengan proses rapat gabungan. Asri menyatakan, mekanisme itu sudah dilakukan pada 2 dan 4 Oktober lalu. DPD mempertanyakan mengapa ada fraksi-fraksi yang mempertanyakan keputusan DPD.
\"Kok ada yang menganggap itu tidak sah, kalau ada perbedaan di fraksi, kami jangan diikutkan,\" ujarnya.