Munas Bali Tetap Berlangsung, Golkar Jadi Dua

Jumat 28-11-2014,00:00 WIB

Nusron termasuk kader Golkar yang dipecat karena berbeda dukungan saat pilpres lalu. Ketua umum PP GP Ansor tersebut memilih mendukung Jokowi-JK, sedangkan partainya ada di kubu Prabowo-Hatta.

Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijanto meluruskan soal pernyataannya yang terkesan melarang munas Golkar di Bali. Mantan Kepala Staf Angkatan TNI Angkatan Laut itu memastikan bahwa tidak ada larangan, melainkan hanya pemberitahuan.

\"Dia menuturkan, pihaknya tidak melarang munas itu digelar di Bali, namun masalahnya kalau kembali terjadi kerusuhan dan jatuh korban siapa yang bertanggungjawab. \"Soalnya pengaturan untuk acara partai itu berbeda,\" tuturnya.

\"Jadi, aparat hanya bisa menjaga dari luar, namun tidak bisa masuk ke dalam. Sehingga, harus ada yang memastikan bahwa siapa yang bertanggungjawab dalam munas itu. \"Kalau terjadi sesuatu, kita bisa terlambat masuk. Kalau kerusuhan besar dan korban banyak bagaimana,\" jelasnya.

\"Bali, lanjut dia, diandalkan pariwisatanya. Ada banyak turis di Pulau Dewata itu, kalau terjadi kerusuhan yang dirugikan banyak sekali. Sebab, bisa jadi mempengaruhi pariwisata di Indonesia. \"Itu pertimbangannya, bukannya malah disalah persepsikan turut campur urusan partai,\" tegasnya.

\"Dia menegaskan, pihaknya itu memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan politik. Sehingga, wajar sekali untuk berkomentar jika memang ada masalah yang berhubungan dengan keduanya. \"Apalagi, ini potensial untuk membuat tidak aman. Lihat di televisi itu sampai ada korban,\" tuturnya.

\"Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa Golkar bisa mendapatkan izin untuk menggelar munas di Bali. Namun, dia mengatakan bahwa harus ada jaminan dari partai Golkar untuk tidak ada kerusuhan. \"Saya melihat intensitasnya kerusuhan kemarin meningkat terus. Kalau ada jaminan, silakan,\" ujarnya. 

   Priyo mengingatkan, jika Munas tetap digelar pada 30 November, Ical - sapaan akrab Aburizal- akan dikenang sebagai Ketua Umum Partai Golkar terburuk. Karena itulah, dirinya dalam kesempatan itu mengatasnamakan diri sebagai Ketua Umum Ormas Musyawarah Kekeluargaan dan Gotong Royong (MKGR), meminta agar pihak Aburizal bersedia melakukan komunikasi, menentukan jadwal Munas terbaik yang disepakati kedua belah pihak.

  \"Kalau ini nggak sama ngalahnya, Golkar pecah. Biarkan nanti pemerintah yang menentukan mana (Golkar) yang sah,\" ujarnya mengingatkan.

Dengan dasar itulah, Agung menilai Munas pada 30 November tidak sah. Dirinya menganjurkan kepada para pemilik suara tidak perlu hadir dalam Munas tersebut. \"Karena memang tidak ada izin dari pemerintah, Kami sendiri tidak akan hadir,\" ujarnya menegaskan pernyataan Priyo.

       Menurut Idrus, jika tim penyelamat partai Golkar mengklaim pembentukan dirinya demi penyelamatan partai, hal itu terlalu naif. Dia menilai, pihak-pihak itu tidak perlu berargumentasi dengan hanya sekadar membungkus niat dan kepentingan yang ada. \"Kita kan tahu semua, mereka juga tahu saya, dan DPD Partai Golkar sudah tahu siapa orang-orang yang berkontribusi pada partai. Jadi janganlah berkamuflase. Bang Ical juga tertawa mendengar itu,\" ujarnya.

  Muladi menilai, gejolak yang muncul di internal Partai Golkar disebabkan oleh kekalahan Partai Golkar dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden. Gejolak itu bertambah setelah Partai Golkar memihak pada Koalisi Merah Putih di luar pemerintahan. \"Ketidak siapan Partai Golkar menjadi oposisi, ada cultural shock dan muncul perbedaan pendapat, seumur hidup baru kali ini Golkar ada di oposisi,\" ujarnya.

  Selain itu, Titiek mengatakan situasi berat yang dialami oleh Golkar juga mengundang perhatian dari partai di KMP. Dia membenarkan bahwa Prabowo Subianto juga membantu untuk menormalkan kembali konflik internal di Partai Golkar. \"Beliau juga bantu secara moral. Harapannya konflik segera selesai,\" jelasnya.

Karena itu, lanjut dia, partai harus mampu memainkan peran sebagai media pendidikan politik yang positif bagi rakyat. \"Kedepan, tidak boleh ada pemecatan sembarangan yang dilakukan elit partai,\" katanya.

Lalu, ada solusi terkait situasi memanasnya Golkar saat ini\" Dia hanya mengimbau agar seluruh pihak masing-masing meredakan diri dulu. Tahapan munas sementara dipending untuk konsentrasi pada rekonsiliasi terlebih dulu. \"Buat apa memaksakan\" Meski kemudian menang, tapi terus kemudian pecah, ya buat apa?\" tandasnya.

(bay/mia/aph/dyn/owi/idr/end)

Tags :
Kategori :

Terkait