JAKARTA - Saat ini di Provinsi Jambi, jumlah lulusan SMA dan SMK sudah hampir 40 ribu per tahun. Sedangkan jumlah daya tampung dari perguruan tinggi yang ada di Provinsi Jambi hanya sekitar 14 ribu.
Dengan adanya disparitas itu maka setiap tahunnya akan banyak muncul pengangguran-pengangguran. Apalagi dari lulusan tersebut banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Salah satu solusinya adalah dengan diperbanyak pembangunan SMK, agar setelah bersekolah dapat langsung diserap menjadi tenaga kerja.
Relokasi anggaran Program Kartu Indonesia Pintar dalam efisiensi perjalanan dinas Kemendikbud salah satunya diutamakan untuk membangun SMA/SMK sebagaimana paparan Kemendikbud dalam Rapat Kerja bersama Komisi X Pembahasan Anggaran APBN-P 2015 ( 12/2).
Anis menyatakan dalam RAPBN-P 2015, Kemendikbud mengusulkan untuk penambahan anggaran sebesar 7,1 T, yang akan dialokasikan sepenuhnya untuk Program Kartu Indonesia Pintar. Akan tetapi dikarenakan adanya pengurangan sasaran Kartu Indonesia Pintar, maka pemanfaatan anggaran pengurangan sasaran KIP tersebut dialokasikan untuk pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan unit sekolah baru.
Menurut Sutan Adil Hendra (SAH), politisi Gerindra yang berada di Komisi X ini, Kemendikbud harus melihat kondisi yang ada daerah. Termasuk salah satunya di Provinsi Jambi, bahwa dari kondisi SMK yang ada di Jambi tidak saja kekurangan dari sisi jumlah tetapi juga masih terbatas sarana dan prasarananya.
“Saya meminta kepada Kemendikbud, karena diharapkan lulusan-lulusan SMK harus memiliki keahlian. Tentunya tidak terlepas dari tersedianya peralatan praktik yang ada di setiap SMK tersebut,“ katanya kepada Jambi Ekspres (15/2).
Untuk itu, Kemendikbud harus menyiapkan dan menganggarkan untuk penyediaan peralatan praktik siswa SMK. Agar para lulusan SMK mudah dalam mencari pekerjaan, termasuk lulusan SMK di Provinsi Jambi. “Sangat diperlukan sekali bagi Jambi ,“ tegas SAH.
(dez/adv)