“Namun dalam lampiran peta jaringan jalan nasional tersebut jalan dari Muara Sabak – Desa Rantau Rasau – Ds. Simpang – Ujung Jabung masih bersifat rencana belum didefinitifkan menjadi jalan nasional mengingat ruas jalan dari Ds. Simpang – Ujung Jabung masih dalam tahap pembebasan yang diperkirakan akan tuntas tahun 2016,” katanya.
Untuk penanganannya, melalui APBN Kementerian PU dan PERA TA. 2015 telah dikucurkan anggaran untuk peningkatan jalan pada ruas yang telah menjadi kewenangan Nasional dan masih bersifat cost sharring penanganan. Sedangkan untuk jembatan Sungai Rambut dan bebrapa sungai lainnya diharapkan akan dialokasikan melalui APBN tahun 2016-2017 yang saat ini secara intensif terus dilakukan koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi ke Direktorat Bina Marga KemenPU-PERA.
Selain pelabbuhan dan akses jalan tentunya yang tidak kalah penting adalah pemenuhan ketersediaan air baku. Dan saat ini melalui Balai Wilayah Sungai VI kemenpu-pera telah disusun review desain pembangunan SITU di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang nantinya merupakan salah satu sumber air baku penopang kawasan timur termasuk pelabuhan dan kawasan industri.
“Unuk mendukung tersedianya air bersih, Provinsi Jambi di tahun 2016 juga mengusulkan penyusunan dokumen study kelayakan Kebutuhan Air Minum di wilayah kawasan Ujung Jabung khususnya dan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjug Jabung Barat secara umum,” tegasnya.
Disampaikannya, secara keseluruhan sesungguhnya keterpaduan program dalam mendukung kebijakan pembangunan Provinsi Jambi untuk mendorong wilayah pesisir Provinsi Jambi menjadi salah satu wilayah distribusi dan investasi. “Tentunya keterlibatan stake holder dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawal terwujudnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi dan ikut menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional,” tandasnya.
Sementara itu, rencana Pembangunan PLTA di Kabupaten Kerinci dan PLTU di Kabupaten Tebo mangkrak. Kegiatan ini tertahan oleh oleh proses perizinan. Ini disampaikan oleh Masril, Kepala Bidang Kelistrikan Dinas ESDM Provinsi Jambi dikonfirmasi, kemarin.
Dikatakannya, memang sebelumnya sudah ada rencana untuk pembangunan PLTA di Kabupaten Kerinci dan PLTU di Kabupaten Tebo. Hanya saja, memang pihaknya tak terlalu memantau rencana itu. “Memang ada rencananya pembangunan itu. Dalam rencana pengembangan kelistrikan memang ada,” akunya.
Hanya saja, bagaimana progres pembangunannya, dia mengaku tak terlalu memantau. Karena, daerah ikut melaksanakan hal tersebut. seperti di Tebo misalnya, sudah ada perjanjian Pemkab Tebo dan PLN untuk penghibahan lahan.
Dijelaskannya, untuk PLTA sendiri, saat ini tertahan dalam proses perizinannya. “Saat ini untuk PLTA Kerinci sedang dalam proses pengajuan Amdal karena ada perubahan rencana pembangunan,” katanya.
Diterangkannya, pada rencana awalnya, PLTA Kerinci akan dibangun dengan kekuatan 2x90 MegaWatt. Hanya saja, ada perubahan rencana. “Sekarang kan ditingkatkan menjadi 4x90 MegaWatt. Berarti kan Amdalnya harus diganti. Terakhir itu yang saya tahu prosesnya,” jelasnya.
Sementara untuk PLTU Tebo, dirinya mengaku tak mengetahui pasti tahap apa yang tengah dilakukan saat ini. “PLTU Tebo memang dalam RUPTL PLN memang ada rencana itu, hanya saja belum ada yang tender. Prosesnya belum ada sampai sekarang,” sebutnya.
Soal penghambat untuk pembangunan ini, dia menyatakan, terutamanya adalah soal perizinan. Sebab, sebelum membangun, tentunya pihak investor harus sudah terlebih dahulu mengantongi perizinan. “Jadi harus ada Amdalnya dahulu. Hambatan berarti tak ada, hanya sekarang sedang pengurusan amdal. Mungkin tak berapa lama lagi akan berjalan,” tandasnya.
(wsn)
Di tengah kelesuan ekonomi, belanja pemerintah melalui pembangunan infrastruktur adalah napas yang masih menyambung nyawa perekonomian. Selain menciptakan ribuan lapangan kerja, banyak sekali perusahaan yang mendapat order dari proyek padat modal yang dibangun di seluruh negeri. Ujung-ujungnya, roda perekonomian bergerak, pertumbuhan pun tercapai.
Sayang, -rantai surga- itu tak pernah terjadi di negeri yang memiliki manajemen pemerintahan buruk. Alih-alih berujung pertumbuhan ekonomi, puluhan proyek infrastruktur yang dibangun asal-asalan dan minim dukungan pemerintah justru menciptakan ‘lingkaran setan’’ yang berujung pertumbuhan utang.
Kekhawatiran itu diungkapkan oleh Sofjan Wanandi, ketua Tim Ahli Kantor Wakil Presiden. Mantan bos Gamala Group tersebut menuturkan, ada 37 proyek infrastruktur senilai USD 11 miliar atau sekitar Rp 148 triliun yang terhenti alias mangkrak sejak empat tahun terakhir. ‘’Dari sekian banyak proyek itu, baru PLTU Batang yang akhirnya bisa di-groundbreaking Presiden Jokowi pada Jumat lalu (28/8),’’kata dia akhir pekan lalu.