Sementara itu, kritik mengalir dari pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menyatakan, APBN 2016 merupakan bentuk plin-plannya pemerintahan Jokowi - JK. Misalnya, soal utang. Dalam APBN 2016, defisit APBN yang harus dibiayai dari utang mencapai Rp 273,1 triliun, jauh di atas defisit dalam APBNP 2015 yang sebesar Rp 222,5 triliun. \"Padahal, janji-janji kampanyenya selalu akan mengurangi utang,\" ujarnya.
Kritik lain dilontarkan terkait besarnya dana PMN untuk BUMN yang senilai Rp 40 triliun. Meski akhirnya dibekukan sementara karena belum mendapat lampu hijau dari DPR, namun dana itu berpotensi cair juga melalui APBNP 2016. Apalagi, pemerintah sudah setuju memberikan anggaran Rp 700 miliar untuk pembangunan Gedung DPR, padahal sebelumnya mendapat tentangan publik. \"Kalau niatnya menyejahterakan rakyat, dana sebesar itu mestinya dialokasikan untuk kepentingan rakyat, bukan korporasi,\" jelasnya.
(owi/ken/dee/sof)