”Yang kami harapkan adalah kualitas implementasi dari APBN. Ini adalah instrumen fiskal, kami harap agar instrumen ini digunakan sebaik-baiknya. Jika pemerintahan kabinet Jokowi-JK punya slogan kerja, kerja, kerja, maka tidak banyak harapan kami. Ya bekerjalan dengan baik,” tuturnya di Jakarta, Sabtu (31/10).
Hendrawan juga berharap agar pemerintah bisa merealisasikan janji-janji kampanyenya yang terdahulu. Pembuktian itu, lanjutnya, penting bagi harkat dan martabat pemerintah dimata rakyat Indonesia. ”Buktikan bahwa janji yang pernah disampaikan itu bisa direalisasikan. Sebab, jika janji ini tidak bisa direalisasikan atau omdo (omong doang). Percuma,” tuturnya.
Harapan agar pemerintah mampu merealisasikan janji-janjinya juga datang dari ekonom ekonomi Didik J. Rachbini. ”Saya kira setiap pemerintahan sudah berupaya untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya. Sekarang problemnya adalah keadaan yang tidak memungkinkan untuk ekonomi tumbuh rata-rata 7 persen. Itu keadaannya yang tidak memungkinkan,” tuturnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah semestinya dapat menyampaikan dengan baik kepada masyarakat bahwa janji itu belum mampu tercapai dalam situasi yang tidak memungkinkan seperti saat ini lantaran perlambatan ekonomi. ”Sehingga masyarakat tahu. Seperti kita menargetkan dapat A saat disekolah tapi ternyata dapat B, enggak apa-apa. Yang penting usaha kita kuat,” tambahnya.
Hal itu dianggapnya sebagai situasi yang wajar dimana diawal pemerintahan pada umumnya banyak proses belajar yang harus dilalui. Meski, dia juga mengingatkan agar pemerintah juga memperhitungkan keadaan ekonomi global yang belum stabil hingga saat ini. Sebab, hal itu diakui mampu memberikan pengaruh pada ekonomi nasional.
”Janjinya kan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen, sekarang kan belum. Tahun depan masih 5,3 persen, ya mudah-mudahan. Keadaan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok juga pelan-pelan membaik,” urainya.