JAKARTA - Dugaan kuat pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto di permintaan saham PT Freeport ternyata masih mendapat pembelaan. Kader beringin di DPR nampaknya siap memberikan memberi dukungan kepada Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu, agar terhindar dari sanksi terberat di pengadilan etik Mahkamah Kehormatan Dewan.
Dukungan dan pembelaan terhadap Novanto itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali, Aburizal Bakrie di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (20/11). Ical, sapaan akrab Aburizal, menilai rekaman yang dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said belum membuktikan kesalahan yang dilakukan Novanto.
‘’Tidak ada Setya Novanto melakukan negosiasi dengan Freeport, dan rekaman yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said itu belum bisa menjadi bukti bahwa ada negosiasi yang dilakukan oleh Novanto. Jadi, memang tidak ada,’’kata Ical didampingi sejumlah petinggi pengurus Golkar Munas Bali.
Menurut Ical, menjadi tugas MKD untuk menyelesaikan kasus itu. Partai Golkar sendiri sudah berkonsultasi dengan Hardi Soesilo, anggota Fraksi Partai Golkar yang menjadi wakil ketua MKD. Keputusan terkait Novanto sepenuhnya nanti akan dipertimbangkan oleh MKD. ‘’Sudah ada MKD, soal etika, pelanggaran, nanti ditentukan hasilnya. Kita serahkan pada MKD,’’ ujarnya sambil berlalu.
Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin menambahkan, pihaknya sudah meminta pimpinan MKD dari beringin untuk bisa memberikan bantuan kepada Novanto. Bantuan itu, kata dia diberikan sesuai dengan koridor aturan yang ada. ‘’Proses di MKD harus transparan, obyektif, sesuai etika politik,’’kata Ade.
Ade membantah jika permintaan itu merupakan bentuk intervensi. Menurut dia, anggota MKD dari Partai Golkar ditetapkan dengan penunjukan langsung dari Fraksi. Sikap fraksi bersama anggota tentu harus menyesuaikan dengan keputusan dari DPP Partai Golkar. ‘’Itu kan anggota kami. Maka kebijakannya kami serahkan kepada anggota MKD dari Golkar, mereka yang paling paham untuk membantu kadernya,’’ujarnya.
Ditemui terpisah, Novanto kemarin menjalani aktivitas hariannya di gedung parlemen. Berbeda saat momen-momen awal dirinya dilaporkan oleh Sudirman, Novanto kali ini tampak lebih tenang. Dirinya kini membantah bahwa rekaman yang diserahkan Menteri ESDM adalah dirinya.
‘’Saya tidak pernah akui rekaman itu. Belum tentu itu suara saya,’’kata pria yang akrab disapa Setnov itu.
Novanto menilai, bisa saja rekaman itu diedit dengan tujuan menyudutkan dirinya. Hal itu yang membuat dirinya merasa terzhalimi. Dia merasa pertemuan dirinya dengan petinggi PT Freeport sama sekali tidak menyinggung permintaan saham dengan mencatut nama Presiden dan Wapres.
‘’Kenapa saya harus mencatut Presiden Jokowi mengenai perpanjangan kontrak? Orang perpanjangan kontrak kan harus persetujuan DPR,’’ujarnya.
Novanto pun mulai menunjukan sikap melawan. Menurut dia, sebaiknya Komisi I DPR ikut bertindak atas munculnya rekaman itu. Ini karena, ada dugaan bahwa rekaman itu menggunakan instrumen milik Badan Intelijen Negara. Namun, pernyataan Novanto secara tidak langung mengakui bahwa dirinya ada dalam rekaman itu.
‘’Komisi I harus menindaklanjuti. Kan tidak boleh merekam Ketua DPR tanpa seizin. Ini kan pimpinan lembaga negara,’’ujarnya.