Menurut Hadi, penurunan partisipasi pemilih ini dikarenakan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang membatasi kandidat untuk berkampanye. Sehingga yang terbangun di kalangan masyarakat adalah tidak terasa adanya Pilkada.
‘‘Untuk kampanye itukan dibtasi, di mana-mana tidak ada atribut seperti Pilkada sebelumnya. Sehingga aura tak terasa,’‘ ujarnya Minggu (13/12) kemarin.
Tak hanya itu, ia juga menilai kemungkinan terjadinya penurunan pemilih ini dikarenakan calon yang bertarung tak begitu tertarik di kalangan masyarakat. Di samping itu, juga terdapat sejumlah masyarakat yang tak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan persoalan administrasi.
‘‘Bisa juga ada mereka yang terkendala persoalan administrasi dan kemungkian ada juga yang lagi berurusan dinas keluar Kota,’‘ katanya.
Selain itu, fenomenan lainnya adalalah munculnya kemalasan masyarakat untuk datang ke TPS. Hal ini dikarenakan sudah terbangun image di benak mereka bahwa Pilkada ini tak memberikan konstribusi terhadap diri ataupun golongannya.
‘‘Kalau dengan waktu tiga bulan dengan 11 kabupaten/kota se Provinsi Jambi ini tak memungkinkan kandidat bisa bertemu dengan masyarakat hingga ke pelosok-pelosok, ini juga kemungkian masalahnya,’‘ sebutnya.
Untuk menjangkau ini, sambungnya, adalah atribut kampanye itu sendiri. ‘‘Kemampuan manusia itukan terbatas, jadi tak mungkin kandidat bisa turun ke semua daerah,’‘ ucapnya.
Penurunan pertisipasi pemilih ini juga disebutkan tak hanya terjadi di Provinsi Jambi, namun juga di wilayah lainnya.
‘‘Ini adalah pelajaran dan tantangan untuk menghadapi pilkada pada 2017 nanti, bagaimana partisipasi ini bisa meningkat,’‘ harapnya.
Sementara itu, pengamat politik lainnya, Jaffar Ahmad juga menyebutkan adanya penurunan partisipasi pemilih di Pilgub tahun ini. Hanya saja ia memiliki padangan lain yakni angka 67,80 persen partisipasi pemilih ini sudah di posisi angka wajar.
‘‘Kalau angka ini sebanarnya wajar. Kalau negara demokrasi yang sudah maju juga pernah jauh dari ini. Jadi angka ini tak menjadi masalah,’‘ katanya.
Meskipun demikian, ia menyebutkan variabel mengapa orang mengunakan hak pilinya ada banyak sekali. Pertama adanya kedekatan pemilih dengan calon, mobilisasi masa, sosialisasi yang gencar baik itu dari penyelanggara mapun peserta pemilu atau calon.
‘‘Ada kemungkinan karena pengaruh selama ini mungkin masyarakat merasa sebelumnya mendapatkan uang, tapi sekarang tidak,’‘ katanya.
Pengamat politik yang juga kandidat doktor politik Universitas Indonesia ini juga menjelaskan jika dibandingkan denga Pilpres kemarin sangat berbeda. Salah satunya sosialisi Pilres jauh lebih massif seperti di media cetak dan elektronik.
‘‘Kalau sekarang media nasional tak terlalu fokus. Apalagi sekarang dengan adanya PKPU yang membatasi atribut berkampanye. Mungkin ini salah satunya,’‘ jelasnya.
Sehingga yang tejadi dinamika Pilgub ini tak kencang dibandingkan dengan sebelumnya.