NEW YORK – Korea Utara (Korut) harus membayar mahal untuk uji coba dua rudal balistik lintas benua alias Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) mereka Juli lalu. Sabtu (5/8) Dewan Keamanan (DK) PBB meloloskan resolusi rancangan Amerika Serikat (AS) untuk menghukum Korut. Resolusi itu berisi sanksi-sanksi lebih tegas.
Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley menyebutkan, deretan sanksi tegas untuk Korut tersebut menjadi hukuman yang paling berat sejak Presiden Donald Trump menjabat. ’’(Resolusi, Red) itu menandai babak baru krisis nuklir Korut di tingkat yang lebih tinggi,’’ ujarnya.
Sabtu lalu seluruh negara anggota DK PBB kompak meloloskan resolusi tersebut. Bahkan, Tiongkok dan Rusia pun mendukung resolusi itu. Padahal, dua negara tersebut dikenal memiliki kedekatan dengan Korut.
Selama ini Tiongkok dan Rusia selalu meminta opsi negosiasi ketimbang sanksi. Namun, sepertinya kesabaran mereka sudah habis. Sebab, sepanjang Juli, Korut tetap melancarkan uji coba misil, bahkan hingga dua kali, meski berkali-kali diingatkan Tiongkok dan Rusia untuk tidak memicu ketegangan di Semenanjung Korea.
Atas dukungan Tiongkok dan Rusia itu, Trump menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus. ’’Presiden mengapresiasi dukungan Tiongkok dan Rusia dalam mengegolkan resolusi (untuk Korut, Red) tersebut. Selanjutnya, beliau bekerja sama dengan seluruh mitra dan sekutu untuk meningkatkan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Korut,’’ terang Gedung Putih dalam pernyataan tertulis.
Dalam resolusi 2371 yang merupakan buntut serius uji coba ICBM Korut pada 4 dan 28 Juli itu, DK PBB menjatuhkan sanksi berat di bidang ekonomi. Yakni, melarang ekspor batu bara, besi dan bijih besi, timbal serta bijih timbal, dan ikan serta hasil laut lainnya. Larangan tersebut membuat Korut kehilangan sepertiga dari total pendapatan ekspornya yang setiap tahun mencapai USD 3 miliar (sekitar Rp 39,95 triliun).
Selain larangan ekspor, DK PBB menerapkan larangan pengiriman tenaga kerja. Korut tidak boleh lagi mengirimkan tenaga kerja ke negara lain. ’’Kami sengaja merancang resolusi tegas itu untuk menegur langsung Kim Jong-un,’’ kata Haley. Larangan ekspor dan pengiriman tenaga kerja diyakini DK PBB membuat perekonomian Korut terguncang.
Kendati demikian, sejumlah pakar dan pemerhati Korut tidak yakin resolusi yang didukung penuh oleh 15 negara anggota DK PBB tersebut membuat Pyongyang berubah. Menurut Seung-Kyun Ko, Jong-un dan jajaran pemerintahannya tidak akan mengindahkan paket sanksi ekonomi ketujuh DK PBB itu. ’’Tanpa negosiasi, ketegangan yang menyelimuti Semenanjung Korea akan tetap berlanjut,’’ ujarnya.
Seung yang kini mengajar di Hawaii Pacific University dan mantan kepala tim riset pada Kementerian Luar Negeri Korea Selatan (Korsel) tersebut yakin Korut terus maju dengan ambisi nuklirnya. ’’Korut adalah rezim diktator absolut. Mereka mengorbankan banyak hal demi ambisi nuklir. Mereka tidak akan keberatan untuk berkorban lebih lama atau lebih banyak lagi,’’ ungkapnya.
Sanksi ekonomi yang akan membuat Korut bangkrut itu, menurut Seung, hanya membuat masyarakat sipil menderita. Pendapat yang sama dipaparkan John Delury dari Yonsei University. ’’Saat perekonomian mereka sulit, Korut tidak memangkas anggaran militer. Anggaran militer selalu menjadi opsi terakhir yang mereka pangkas. (Rakyat, Red) Korut biasa menderita dan rezim (Jong-un, Red) bisa menyikapinya,’’ ujarnya.
Namun, jika tujuan sanksi DK PBB tersebut bukanlah perlucutan nuklir, resolusi 2371 bisa jadi efektif. ’’Jika target DK PBB adalah menggembosi rezim Jong-un, barangkali masih ada harapan,’’ kata Cheong Seong-jang dari Sejong Institute.
Dengan melarang ekspor ikan dan hasil laut, DK PBB membuat Partai Pekerja Korut pusing. Sebab, selama ini merekalah yang mengendalikan sektor itu. ’’Larangan ekspor ikan dan hasil laut lainnya akan membuat kalangan elite Partai Pekerja Korut kehilangan pendapatan mereka. Terutama pendapatan berupa mata uang asing. Mau tidak mau, mereka harus menyesuaikan diri dengan pendapatan yang kecil,’’ terang Cheong.
Hal tersebut lambat laun membuat kepatuhan para elite partai terhadap Jong-un berkurang. Namun, semua itu butuh proses yang panjang.
(AFP/Reuters/CNN/BBC/hep/c22/any)