JAKARTA - Selain banjir, DKI Jakarta juga terancam tenggelam. Permukaan tanah Jakarta setiap tahunnya mengalami penurunan alias land subsidence. Hal tersebut terjadi karena penggunaan air tanah oleh warga Jakarta masih sangat tinggi.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Imam Santoso mengatakan, dari 10-12 juta warga Jakarta di malam hari dan 20 juta di siang hari, sebanyak 40 persennya masih menggunakan air tanah.
\"Penggunaan air tanah secara berlebihan itu berdampak langsung pada penurunan permukaan tanah. Permukaan tanah Jakarta bisa turun 5-11 cm setiap tahunnya. Dan ini tidak bisa dibiarkan,\" kata Imam saat ditemui pada peringatan Hari Air Dunia 2018 di area CFD Thamrin kemarin (25/3).
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Imam mengatakan, Kementerian PUPR terus mengupayakan peningkatan pasokan air bagi warga ibu kota melalui sistem perpipaan dengan membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur dan SPAM Waduk Karian.
SPAM Jatiluhur tahap I dengan kapasitas 4.000 liter per detik, SPAM Jatiluhur Tahap II sebesar 5.000 liter per detik, dan SPAM Waduk Karian sebesar 3.200 liter per detik. \"Jatiluhur sudah dilakukan. Waduk Karian direncanakan selesai pada 2020 dan diperkirakan 2023 airnya sudah bisa didistribusikan,\" terang Imam.
Dengan sudah bisa berjalannya SPAM Waduk Karian, lanjut Imam, harapannya penggunaan air tanah secara berlebihan di Jakarta bisa jauh dihentikan. Sehingga penurunan permukaan tanah Jakarta pun tidak lagi terjadi.
\"Kalau asumsinya jumlah penduduk pada 2023 masih sama dengan sekarang, kebutuhan semua warga bisa terpenuhi. Tapi kan akan ada penambahan jumlah penduduk terus. Ya minimal, beban air tanah Jakarta sudah jauh berkurang,\" terangnya.
Mengenai tarif yang harus dibayar warga untuk mendapatkan air bersih nanti, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengungkapkan, kesiapan jaringan distribusi pada kedua SPAM tersebut, yang akan berpengaruh pada penetapan tarif. Diperkirakan besarnya investasi pembangunan SPAM Jatiluhur I Rp 4 triliun, SPAM Jatiluhur II sekitar Rp 6 triliun, dan SPAM dari Waduk Karian sekitar Rp 6 triliun.
“Kementerian PUPR bisa membantu sebagian atau seluruhnya untuk pembangunan jaringan distribusi utama. Nanti jaringan distribusi tersier dan sambungan rumah bisa dilaksanakan oleh Pemda DKI dan PDAM. Dengan demikian besaran tarif bisa terjangkau,” kata Sri.
(and)