Bagi Titi, sangat aneh bila pemerintah menunda pengangkatan PPPK lantaran negara kesulitan dana.
Sebab, untuk Kartu Prakerja yang tadinya dianggarkan 5 jutaan, kini melonjak tajam akibat pandemi Covid-19 hingga belasan juta orang, bisa pemerintah siapkan dananya.
Sebaliknya untuk 51 ribu PPPK, pemerintah malah kesulitan padahal nyata-nyata sudah dianggarkan dalam APBN/APBD.
\"Alokasi gaji dan tunjangan PPPK sudah ada anggaran dan aturannya, kenapa jadi enggak bisa? Ini yang menurut saya aneh. Bukan saya enggak mau ngerti tentang sikon sekarang tetapi ini juga masalah kemanusiaan, masalah perut juga. Apa mau nunggu pada mati semua karena enggak bisa makan, baru percaya kalau kami benar-benar kelaparan,\" beber Titi.
Saat ini, 51 ribu PPPK dan 397 ribu honorer K2 hanya bisa berdoa memohon kepada Allah SWT agar wabah corona ini segera berakhir.
Titi mengaku tidak bisa membayangkan kalau sampai bulan depan benar-benar tidak gajian, teman-temannya mau bagaimana untuk menopang kehidupan sehari-harinya.
Sekarang saja sudah banyak yang tidak tahan dengan sikon ini. Mereka sudah empat bulan tidak digaji dan bisa-bisa kelaparan kalau Perpres gaji tidak terbit-terbit.
Sebab, ada yang suami istri bekerja sebagai honorer dan tidak digaji lagi karena sudah lulus PPPK.
Semua itu yang bikin Titi terbebani karena dalam masa pandemi ini mereka hanya bisa di rumah, tidak digaji, dan entah mau makan ambil dari mana uangnya.
\"Saya yakin pemerintah kalau peduli nasib kami, bisa membahas masalah Perpresnya secara virtual dan bisa cepat prosesnya. Semoga juga dananya belum dipakai buat Covid-19,\" harapnya. (esy/jpnn)
Sumber: www.jpnn.com