JAKARTA — Kegagalan Moeldoko mengkudeta kursi kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa (KLB) berujung pada desakan mundur dari jabatannya sebagai kepala staf presiden (KSP).
Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio menyebut keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang membuat Moeldoko tidak punya pilihan lain selain mengundurkan diri sebagai kepala KSP.
Karena jika tidak mundur, Moeldoko hanya akan menjadi beban Presiden Joko Widodo. Jika benar Moeldoko meletakkan jabatannya, siapa sosok yang pas menduduki posisi Kepala Staff Kepresidenan?
“Ada beberapa nama yang dinilai memiliki kapasitas menduduki jabatan KSP. Sebut saja Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Pol Idham Azis,” ujar Hendri Satrio kepada fajar.co.id, Sabtu (3/4/2021).
Lalu, lanjut Hendri, dari kalangan sipil yang memiliki integritas, misalnya Mantan Ketua KPK Abraham Samad, atau Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said.
“Atau mungkin nama populer lainnya karena Jokowi biasanya suka terobosan seperti Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang memang dekat dengan presiden,” sebut dia.
Hendri yang juga Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi itu mengatakan jabatan Kepala KSP sebagai mata, telinga dan penciuman presiden sehingga dibutuhkan sosok yang berintegritas.
Di samping itu juga harus mengerti tata kelola kepresidenan, mampu meredam isu, loyal terhadap presiden dan yang terpenting tidak punya syahwat berkuasa berlebihan sebelum Presiden Jokowi selesai melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara sampai 2024.
Sebelumnya, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani pun meminta Jenderal (Purn) TNI Moeldoko mengambil langkah terhormat untuk tidak menjadi beban pemerintah.
“Pemerintah dan negara telah menegaskan apa yang mereka lakukan adalah ilegal dan inkonstitusional atau abal-abal. Meskipun kami meragukan, jika masih ada sifat dan nilai keperwiraan dan kesatria yang tersisa padanya, seharusnya dia memilih jalan terhormat untuk tak menjadi beban pemerintah,” kata Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis, 1 April kemarin. (endra/fajar)
Sumber: www.fajar.co.id