Empat tahun lalu, petani pemilik sawah di atas 2 hektare tidak bisa lagi mendapat pupuk bersubsidi. Memiliki sawah lebih 2 hektare pastilah bukan miskin.
Heboh.
Pemerintah tidak mundur. Subsidi itu untuk orang miskin.
Kini tidak ada lagi yang menghebohkannya.
Lantas pemerintah mengubah sistem subsidi: by name, by address. Penerima subsidinya jelas: siapa, di mana, luasan tanahnya berapa, perlu pupuk apa saja, berapa jumlahnya.
Menurut pendapat saya, inilah perubahan paling mendasar dalam sistem pemberian subsidi ke petani.
Juga heboh.
Pemerintah bergeming. Sudah tiga tahun ini sistem tersebut berjalan. Kian baik.
Itu bisa terjadi karena melibatkan teknologi tabulasi di komputer. Tanpa komputer tak mungkin terlaksana. Dari situ diterbitkanlah kartu pupuk. Tiap petani punya kartu: berisi kuota pupuk bersubsidi.
Seharusnya kartu itu selalu disimpan di dompet petani. Tapi petani pilih menaruhnya di kios, milik agen pupuk. Password-nya pun ditulis di kartu itu. \"Daripada kartunya hilang, dan password-nya lupa,\" ujar mereka.
Akibat perubahan sistem itu, petani sudah harus memasukkan permintaan jatah pupuknya setahun sebelumnya. Dari situ diketahui: berapa ton pupuk bersubsidi tahun depan. Pemerintah lantas menyiapkannya.
Sistem ini akhirnya berjalan lancar. Tidak ada lagi kegaduhan.
Ups... Masih ada.