Ratusan Tenaga Honor Demo ke Kantor Bupati

MUARABUNGO, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Tenaga honor R2 dan R3 yang terdata di data Base BKN menggelar aksi ke kantor Bupati Bungo, dengan mempertanyakan nasib dan status honor PPPK Paruh Waktu, Jumat (24/01/2025).

Koordinator Aksi damai Aliansi Honorer kabupaten Bungo kepada Jambi Ekspres, Muhammad Danil mengatakan, ada beberapa tuntutan para Honorer dalam aksi damai kali ini.

Adapun tuntutan Aliansi Honor R2 R3 saat aksi damai ini sebagai berikut:

Pengangkatan dimaksud mengacu pada keputusan Menpan RB Nomor 634 diktum nomor 7 menyatakan dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahan seleksi melebih jumlah penempatan kebutuhan diangkat PPPK Baruh Waktu, menjadi PPPK Penuh waktu tanpa Ujian.

Menolak pembukaan CPNS sebelum menuntaskan honor R2 R3 di kabupaten Bungo dituntaskan.

Meminta penempatan formasi sesuai dengan tempat berkerja.

Meminta dibuka formasi administrasi sekolah/pustaka/tata usaha/operator khusus untuk dinas Pendidikan.

Meminta membuka formasi sesuai dengan jumlah honor R2 R3 yang ada di kabupaten Bungo paling lambat 31 Desember 2025.

Meminta poin penambahan nilai untuk tenaga teknis.

“Kami berharap semua tuntutan honor R2 R3 pada hari bisa didengar serta bisa dituntaskan oleh pemangku kepetingan di kabupaten Bungo. Besar harapannya memikirkan nasib para honor ini,” ucap Danil.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bung, Wahyu Sarjono saat dikonfirmasi mengatakan, untuk di kabupaten Bungo honorer R2 R3 yang terdata di data Base BKN lebih kurang 2.500 orang.

Ia juga menjelaskan, semua honor R2 R3 tetap bekerja seperti biasa karena tidak ada pemberhentian massal bagi tenaga honor yang sudah terdata di pangkalan data Base BKN. Pada intinya, BKPSDM ingin semua tenaga Honor R2 R3 lolos menjadi PPPK Penuh Waktu tapi semua itu kembali ke anggaran Daerah.

"Sesuai surat Keputusan Menpan-RP Nomor 16 Tahun 2025 terkait tenaga honor PPPK Paruh Waktu tetap bekerja di tempat masing-masing seperti biasa dan tidak pemberhentian massal,” kata Wahyu.

Bahkan kata Wahyu, seleksi tahap I PPPK sudah selesai dilaksanakan sekarang ini sedang verifikasi berkas untuk tahap II, dan masih menunggu ketentuan Pusat. Kalau untuk formasi yang diajukan itu diusulkan BKPSDM Bungo ditetapkan oleh Menpan-RB.

Sumber: