Meristokrasi dan Integeritas dalam Memilih Pemimpin PTN di Indonesia

Integritas merupakan salah satu pilar fundamental dalam tata kelola perguruan tinggi negeri yang efektif. Di PTN, integritas bukan hanya melambangkan kejujuran dan transparansi, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab mutlak pemimpin terhadap institusi dan seluruh civitas akademika. Pemimpin yang berintegritas harus mampu meletakkan kepentingan kolektif di atas ambisi atau kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Keadilan dan aderensi yang kuat terhadap prinsip-prinsip etika harus menjadi dasar dari setiap keputusan yang diambil, memastikan bahwa seluruh proses dijalankan dengan transparansi.

Kepercayaan merupakan aset kritikal dalam ekosistem pendidikan. Tanpa fondasi integritas yang kuat, kepercayaan dari civitas akademika serta masyarakat luas terhadap institusi pendidikan bisa cepat tererosi. Erosi kepercayaan ini dapat mengakibatkan penurunan motivasi dan loyalitas di kalangan dosen, staf, dan mahasiswa, yang pada gilirannya menurunkan kualitas pendidikan dan riset. Lebih jauh, integritas yang rendah dalam kepemimpinan meningkatkan kerentanan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik-praktik tidak etis ini tidak hanya merusak citra institusi, tetapi juga dapat menghambat perkembangan dan kemajuan akademis serta sosial PTN.

Oleh karena itu, sangat penting bagi PTN untuk memastikan bahwa proses pemilihan dan penilaian pemimpin mencerminkan nilai-nilai integritas. Hal ini membutuhkan mekanisme pemilihan yang bukan hanya transparan tetapi juga inklusif, memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh elemen universitas dalam menentukan kepemimpinan mereka. Implementasi sistematis dari prinsip-prinsip integritas dalam setiap aspek operasional universitas akan membantu memperkuat kepercayaan internal dan eksternal, serta mendukung PTN dalam mencapai tujuan pendidikan dan sosialnya secara lebih efektif.

Kesimpulan: Integrasi Meritokrasi dan Integritas

Menggabungkan meritokrasi dan integritas dalam proses pemilihan pemimpin PTN adalah kunci untuk menghadapi tantangan masa depan. PTN memerlukan pemimpin yang tidak hanya pintar dan kompeten, tetapi juga memiliki moral dan etika yang tinggi. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip ini, PTN dapat terus berkembang menjadi institusi pendidikan yang unggul, inovatif, dan terpercaya.

Namun, implementasi dari prinsip-prinsip ini tidaklah mudah. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, senat universitas, hingga civitas akademika, untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan bebas dari intervensi yang tidak sehat.

Salah satu tantangan terbesar adalah kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memberikan suara menteri sebesar 35% dalam pemilihan rektor atau pimpinan tertinggi PTN. Komposisi suara ini menjadikan suara menteri sebagai penentu, yang dapat memicu kekhawatiran akan adanya intervensi politik dan mengaburkan prinsip meritokrasi dan integritas. Jika suara menteri tidak sejalan dengan penilaian senat universitas, ada risiko bahwa pemilihan pemimpin tidak didasarkan pada kualifikasi dan integritas, tetapi lebih pada kepentingan politik atau birokratis.

Pada akhirnya, meritokrasi dan integritas bukanlah sekadar jargon atau konsep idealis. Mereka adalah fondasi nyata yang dapat membawa PTN kita menuju masa depan yang lebih cerah dan berdaya saing global. Tanpa keduanya, kita hanya akan berjalan di tempat, atau bahkan mundur ke belakang. Oleh karena itu, menjaga dan memperjuangkan meritokrasi dan integritas dalam setiap langkah kita menuju kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia adalah suatu keharusan. Namun, untuk mencapai hal ini, reformasi kebijakan yang mendukung penilaian objektif dan bebas dari intervensi politik perlu dilakukan, agar prinsip-prinsip meritokrasi dan integritas benar-benar dapat diimplementasikan dengan efektif.

*) Penulis  Adalah Guru Besar Manajemen Universitas Jambi

Sumber: