Apa itu Asian Value dalam Perspektif Hak Politik?

Jadi apa maka Asian Value terkait pemimpin politik? Untuk membahas ini maka kita harus kembali menilik makna praktikal filsafat terkait hak politik, untuk apa hak politik itu ada dan harus ada. Di Asia syarat pemimpin tidak cukup hanya pintar namun juga hikmat dan bijaksana (wise). Sri Paku Buwono IV dalam “Serat Wulangreh, bait ke-4, (1768-1821) mengatakan “apabila anda ingin mencari pemimpin, pilihlah manusia yang benar-benar bermartabat baik dan berperilaku baik, yang paham dan menjunjung tinggi hukum, serta yang taat beribadah dan senantiasa berhati-hati, lebih utama bila bisa menemukan manusia yang suka tirakat/berprihatin/sederhana, yang tidak memikirkan pemberian orang lain, itulah yang pantas kau jadikan pemimpinmu”

Kebijaksanaan adalah pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman, berdasarkan situasi aktual dipandu oleh nilai-nilai dan moral. Asal usul kebijaksanaan adalah konsep phronesis dari Aristoteles, yaitu “kapasitas pemimpin membuat penilaian dan bertindak dengan akal sehat untuk menentukan hal yang (etis) baik atau buruk bagi manusia”.

Prinsip kebijaksanaan ini mirip dengan konsep ‘Toku’ di Jepang dimana kebajikan mengarahkan seseorang mengejar kebaikan bersama dan keunggulan moral sebagai cara hidup. Hal ini juga mirip dengan konsep “Yukta” di India, kebijaksaan yang berarti ‘tepat’ atau ‘pantas’ dilakukan (Nanoka and Takeuchi, 2021). Artinya Asian Value pemimpin politik, percaya bahwa tujuan bernegara bukan mencari kekayaan pribadi tetapi melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga ia akan berintegritas dan tidak akan serakah. (*)

 

*) Penulis adalah Dosen Hukum Internasional FH UNJA & Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Provinsi Jambi

Sumber: