Banyak Bolos Saat Rapat Paripurna, 13 Kepala OPD Ditegur Keras Wagub Sani

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi bersama dengan tim Pemerintahan melakukan Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Pengantar LKPJ dan Perubahan RPJMD, Sabtu (30/3).

Sayangnya, banyak Kepala OPD yang tak hadir. Atas hal itu Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani memberikan teguran terkait ketidakhadiran sejumlah Kepala OPD.

Abdullah Sani menyebut bahwa memang betul terdapat beberapa kepala OPD yang tidak hadir.

"Tadi memang ada informasi dan memang nyata ya kalau ada beberapa kepala OPD yang tidak hadir, saya hitung tadi ada 12 atau 13 tadi (yang tidak hadir)," ujarnya. 

Sani memberikan teguran secara langsung dalam penyampaiannya kepada Pejabat Eselon yang hadir dalam rapat paripurna.

Wagub menginstruksikan Asisten III untuk mengidentifikasi ketidakhadiran belasan pejabat itu.

"Tadi juga banyak saya tekankan pada pejabat eselon II, mereka juga punya tanggung jawab untuk hadir. Saya perlu, bukan saya saja ya, perlu cari tahu kemana dan apa sebabnya (tidak hadir). Nanti kalau memang sewajarnya ditegur, tentu akan saya tegur. Kan itu bagian dari disiplin pegawai bagaimana pun situasinya," ungkapnya.

Ditanya terkait alasan ketidakhadiran Kepala OPD dalam Rapat, Wakil Gubernur Jambi ini mengaku bahwa belum ada alasan jelas yang diterima oleh tim Pemerintahan. Nantinya, tim Pemerintahan akan melakukan teguran kepada Kepala OPD ini, memastikan alasannya. 

"Pastinya harus sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan. Bagaimanapun semuanya ada aturan, menegur itu ada aturannya, tapi Insya Allah tidak akan kita jadikan budaya kita," tegasnya. 

Ia juga menyampaikan bahwa teguran ini akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi secara bertahap. "Kenapa harus sekarang?, kan tidak, ya lihat nanti. Pelan-pelan tapi pasti ya," akunya.

Tampak dari belasan pejabat eselon II yang tak hadir seperti Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi M. Fauzi, Direktur RSUD Raden Mattaher dr.Herlambang, dan lainnya.

Anggota Dewan dari Fraksi PKS Rendra Usman juga meminta agar Wagub tegas menyikapi hal ini. Sebab saat Wagub yang hadir paripurna sangat sedikit Kepala OPD mendampingi. "Berbeda kalau pak Gubernur langsung yang datang Kepala OPD hadir semua. Ini harap jadi perhatian pak Wagub, karena telah sering terjadi," akunya. (*)

 

Sumber: