Tuntut Keadilan, Peserta Tak Lulus PPPK Kerinci dan Sungai Penuh Ramai-Ramai Bentuk Petisi

Tuntut Keadilan, Peserta Tak Lulus PPPK Kerinci dan Sungai Penuh Ramai-Ramai Bentuk Petisi

Tuntut Keadilan, Peserta Tak Lulus PPPK Kerinci dan Sungai Penuh Ramai-Ramai Bentuk Petisi--

SUNGAI PENUH, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Ratusan peserta seleksi PPPK yang tidak lulus PPPK dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci tandatangani petisi, Senin (25/12/2023). 

Mereka menuntut keadilan dan transparansi Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dalam menentukan kelulusan PPPK tahun 2023.

Atas hal ini kata honorer membubuhkan tanda - tangan di spanduk dengan mengambil lokasi depan kantor Kominfo Sungai Penuh. 

Peserta PPPK Kota Sungai Penuh Mira juga mengungkapkan sama. Peserta PPPK Kota Sungaipenuh juga merasa dicurangi dan banyak kejanggalan - kejanggalan yang terjadi. 

"Kita bergabung dan sama - sama berjuang untuk keadilan dan transparansi dalam seleksi PPPK," ujarnya 

Peserta PPPK Kota Sungai Penuh lainnya juga mengatakan sama. "Kita sama - sama berjuang untuk keadilan dan transparansi, kami dari Kota Sungaipenuh juga akan menggelar unjuk rasa secara bersama," ujarnya

Koordinator  Edios menjelaskan, adapun kejanggalan dalam hasil tes PPP diantaranya Panitia tidak mengumumkan hasil pengumuman yang transparan. Ditemukan peserta yang dinyatakan lulus PPPK nilai lebih rendah dibanding peserta yang dinyatakan lulus.

Ditemukan peserta yang lulus masa honornya jauh dibawah yang dinyatakan tidak lulus. PPPK yang lulus penyandang disabilitas adalah orang yang sehat secara rohani dan jasmani. Sedangkan, peserta disabilitas tidak lulus. Peserta yang sudah masuk kategori K2 dinyatakan tidak lulus, padahal peserta tersebut adalah prioritas.

"Banyak lagi kejanggalan lainnya. Kita sudah sepakat akan melakukan demo dalam waktu dekat ini, menuntut keadilan dalam penentuan kelulusan PPPK ini," ujarnya 

Selain itu, katanya, juga akan melaporkan kecurangan - kecurangan dalam penentuan kelulusan PPPK kepada Ombudman, Pemerintah Provinsi Jambi, Kemenpan hingga presiden. 

"Kita jangan takut, dibelakang kita ada dari birokrat, Dewan hingga pusat. Kita akan laporkan persoalan kecurangan ini," katanya. (Hdp) 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: