Hujan Interupsi di Paripurna DPRD Kota Jambi

Hujan Interupsi di Paripurna DPRD Kota Jambi

Rapat paripurna di DPRD Kota Jambi Rabu (13/9/2023)-Foto: Hafiz/Jambi Ekspres-

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Rapat paripurna DPRD Kota Jambi hujan interupsi, Interupsi datang dari fraksi tujuannya adalah ekesekutif alias pemerintah Kota Jambi.

paripurna ini memaparkan pandangan fraksi-fraksi dewan terhadap Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun 2024.
Rapat paripurna ini sebenarnya sempat ditunda beberapa saat karena jumlah dewan yang hadir tidak quorum, Rabu (13/9/2023).

Interupsi datang karena dewan merasa jawaban eksekutif dinilai tidak menyentuh inti pertanyaan yang disampaikan fraksi-fraksi dewan.

Interupsi pertama diajukan oleh Kemas Faried, fraksi Golkar. Dia merasa tak puas atas jawaban dari pihak eksekutif.

"Tidak puas, kami kemarin (pandangan fraksi,red) menyoroti rendahnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kami minta supaya pendapatan ini bisa optimal. Selain itu, supaya jadwal paripurna konsisten," katanya.

Ketua fraksi PDIP DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena mengatakan, juga merasa tidak puas. Dia minta dilengkapi pada tahapan selanjutnya.

"Setelah paripurna ini, ada mekanisme berikutnya. Kami minta disiapkan materinya, jangan sampai kami minta barangnya tidak ada. Tampilkan datanya pada pembahasan 2024," ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Abdullah Thaif, Anggota fraksi Demokrat Kebangsaan.

"Kami merasa dikhianati, karena sudah diagendakan tapi tak tepat waktu. Menghadapi Pemilu 2024 ini, kami juga punya banyak agenda. Agenda partai banyak, kami juga punya jadwal lain, punya schedule lain," ujarnya.

Jasrul, fraksi PKS juga merasa tidak puas. Dia meminta jawaban eksekutif tersebut ditembuskan ke fraksinya secara tertulis.

"Banyak yang dipertanyakan belum jelas jawabannya, dan tidak detil. Terutama soal pendidikan, ketahanan keluarga, dan banyak hal-hal lain yang belum di jawab," katanya.

Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan, akan menindaklanjuti hal itu. Terutama pesoalan pendapatan daerah, kemudian penurunan retribusi yang harus dicarikan solusi.

"Pendidikan, LPJU, jalan juga banyak disoroti tadi. Sudah kami catat dan menjadi agenda penting di tahun 2024. Dinamikanya saya lihat baik, baik legislatif maupun eksekutif sama-sama ingin membahagiakan masyarakat. Hal - hal lain yang belum terjawab, nanti akan jawab pada mekanisme lain, jawaban ini sifatnya hanya resume.

Tapi ada banyak problem yang mendasarinya, sehingga akan dijawab di OPD tekhnis. Kami akan siapkan, jawaban tertulis secara rinci.

 Kalau mengenai keterlambatan itu, karena jadwal memang padat. Saya mohon maaf pada teman-teman dewan," pungkasnya. (hfz)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: