Simsalabim, Belum Dibahas, Proyek Selesai Dikerjakan, DPRD Provinsi Jambi Merasa Tak Dihargai Dinas PUPR

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Anggota DPRD Provinsi Jambi menyoroti penggunaan anggaran APBD Perubahan Provinsi Jambi tahun 2024 ditemukan pengerjaan paket proyek, namun, belum dilakukan pembahasan.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Gerindra Abun Yani, Rabu (6/9).

Menurutnya, dalam pembahasan APBD Perubahan Provinsi Jambi 2024 pada Selasa (5/9) malam kemarin ditemukan kurang lebih sebanyak Rp 10.492.177.806 miliar usulan program di PUPR.

“Setelah dicek di lapangan dan keterangan dari Dinas PUPR ada 21 kegiatan atau paket telah selesai dikerjakan, namun, pembahasan baru mulai dilakukan,” sebut Abun Yani.

Abun Yani, dalam catatan pembahasan mengatakan ada beberapa kegiatan yang sudah dikerjakan tetapi belum dianggarkan.

Pekerjaan itu seperti pembangunan pagar pendopo rumah dinas Gubenur Rp 180 juta.

Kemudian Lanskap pendopo rumah dinas gubenur Rp 150 juta. Selanjutnya ada, pembangunan gerbang pendopo rumah dinas gubernur Rp 180 juta. Lalu ada pemasangan conblok pendopo rumah dinas gubenur Rp 190 juta.

Ketika ditanya proyek yang mendahului pembahasan itu Abun Yani menambahkan ada juga proyek jalan VIP Bandara STS Jambi Rp 6,2 M dan pengerasan jalan vip bandara Rp 820 juta.

Total ada 21 paket/kegiatan yang mendahului anggaran dalam pembahasan APBD Perubahan. “Pekerjaan ini tak mendesak dan tak berhubungan langsung dengan rakyat,” sebutnya.

“Saya prihatin, seolah dewan Provinsi tak dihargai lagi oleh eksekutif, ada Rp 10 miliar yang dikeluarkan PU, tapi setelah Saya cek di lapangan, proyek telah selesai, bagaimana ini tata kelola pemerintan Provinsi yang sekarang,” sambungnya.

Abun Yani juga mengistilahkan, mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi telah membangun proyek tersebut menggunakan dana pribadi. Namun, proyek tersebut bersumber dari APBD. Dalam hal ini Abun Yani minta KPK dan APH memberi atensi akan masalah ini.

“Secara pribadi Saya mengatakan jika pembahasan ini dilanjutkan dan disetujui di banggar Saya pastikan ada badai besar akan terjadi di sana nanti,” tutupnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Jambi Sudirman belum menjawab pertanyaan Jambi Ekspres terkait penggunaan APBD mendahului perubahan yang telah selesai dikerjakan namun belum dibahas dengan legislatif ini. 

Pihak Dinas PUPR juga belum memberikan jawaban rinci. Humas Dinas PUPR Denny Ivan menjanjikan akan menjawab pertanyaan Jambi Ekspres, namun hingga berita ini ditayangkan pihaknya belum memberikan penjelasan. “Tunggu Saya konfirmasi dulu ya (ke Kepala Dinas, red),” pungkasnya. (aba)

Sumber: