Kuota BBM Solar Tahun 2023 Lebih Rendah Dibanding 2022, BPH Migas: Distribusi BBM Harus Tepat Sasaran

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID-Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menerima audiensi Penjabat Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Dalam pertemuan tersebut, BPH Migas menegaskan pentingnya pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) tepat sasaran dan tepat volume, serta mendukung BBM subsidi untuk produktivitas bagi nelayan dan petani.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menyampaikan untuk tahun 2023, kuota BBM bersubsidi jenis minyak solar adalah sebanyak 17 juta kilo liter (KL). Lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 17,8 juta KL. BPH Migas harus membagi kuota ini supaya mencukupi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.

“Kalau ada kebutuhan tambahan, maka kami akan berupaya untuk mengaturnya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Menurut Saleh, penentuan kuota BBM bersubsidi bagi tiap wilayah berdasarkan masukan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah dan badan usaha penyalur BBM bersubsidi. Tujuan ditentukannya kuota untuk BBM tersebut adalah agar BBM subsidi dapat didistribusikan dengan tepat sasaran dan tepat volume.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arif. Menurutnya ada beberapa pertimbangan terkait pengaturan BBM subsidi, salah satunya dengan melihat kondisi di lapangan.

“Misalnya ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang satu masih ada kuotanya, maka bisa digeser ke SPBU lainnya yang membutuhkan, seperti SPBU untuk nelayan,” tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, Penjabat Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar menyampaikan usulan penyesuaian kuota BBM untuk nelayan di wilayahnya. Dengan kuota yang ada saat ini, Yunita khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan nelayan hingga akhir tahun.

“Kami memahami ada pengurangan BBM subsidi untuk tahun 2023 ini. Tetapi Cilacap ini memang daerah pesisir selatan yang sangat banyak nelayannya, lebih dari 18.000 orang. Dengan adanya pengurangan BBM subsidi ini, kami khawatir dapat menyebabkan banyak nelayan tidak dapat melaut  karena kendala kuota  BBM tersebut,” katanya.

Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijadi dalam kesempatan itu memaparkan, pihaknya memerlukan data yang komprehensif terkait jumlah serta kebutuhan nelayan di Cilacap. Data-data tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan menjadi salah satu dasar untuk menentukan kuota BBM. Disepakati akan dilakukan komunikasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut.

Untuk mendukung pendistribusian BBM tepat sasaran, lanjut dia, saat ini telah digunakan teknologi informasi berupa QR code. Diharapkan nantinya semua nelayan yang berhak membeli BBM bersubsidi dapat terdata sehingga lebih menjamin hak terhadap barang subsidi tersebut.

Hadir dalam pertemuan ini, Kepala Dinas Perikanan Cilacap Indarto, SBM Pertamina RU IV Andi Arifin, perwakilan KUD dan nelayan Cilacap. (*)

Sumber: