Dari 200 Proposal Investor yang Masuk ke IKN, 17 Berasal Dari Luar Negeri. Bidang Ini yang Dibidik

Dari 200 Proposal Investor yang Masuk ke IKN, 17 Berasal Dari Luar Negeri. Bidang Ini yang Dibidik

Presiden Joko Widodo optimis tahun depan sudah bisa upacara HUT RI di IKN. Foto : BPMI Setpres--

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim ada 17 negara yang telah menyatakan berminat berinvestasi di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. 

 

Minat investasi ini tercatat dari hasil rekapitulasi per 7 Mei 2023. Hingga awal Mei 2023 Otorita IKN bahkan telah mengantongi lebih 200 Letter of Intent (LoI) baik dari perusahaan swasta lokal Indonesia maupun dari luar negeri.

 

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Mohammed Ali optimis angka ini akan terus bertambah. Dalam acara webinar yang digelar Universitas Indonesia (19.5) ia mengatakan “Alhamdulillah indikasi good news ada sekitar 17 negara yang sudah masuk (minat)," kata Ali sambil membahas tema Pengembangan IKN sebagai Kota Tangguh, Net Zero & Sirkuler, dikutip dari www.ikntoday.com 

 

Ali mengatakan, ada beberapa sektor yang dibidik para investor, mulai dari proyek infrastruktur utilitas hingga project teknologi yang akan dikembangkan di IKN.  “Dominannya pada sektor barang dan jasa,” lanjutnya lagi. 

 

Meski minat investor itu telah terlihat namun prosesnya butuh waktu, kata Ali negosiasi bisa memakan durasi berbulan-bulan tidak bisa dalam sekejap, hingga tercapai sebuah kesepakatan. 

 

Waktu juga dibutuhkan para investor untuk menghitung kelayakan proyeknya. Sementara Otoritas IKN juga perlu mempelajari proposal yang masuk, menyesuaikan pula dengan kemampuan yang dimiliki negara dan kemampuan masyarakat.

 

Dari lebih 200 proposal investasi yang masuk itu, kata Ali tentu akan terseleksi, apakah bisa berlanjut ke sebuah kerjasama, revisi, atau tidak diteruskan karena alasan memberatkan si pihak investor. 

 

Sampai saat ini, Tim Perencanaan IKN juga telah menangani 3.115 kavling tanah. Kaplingan ini sudah termasuk 798 kavling untuk Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

 

Dimana 257 kavling untuk hunian di IKN, 94 kavling untuk pendidikan, 22 kavling untuk pendidikan, dan 165 kavling untuk perdagangan.

 

3 kavling untuk perkantoran swasta, 116 kavling untuk sarana prasarana umum, 110 kavling untuk pemerintahan, 28 kavling untuk pertahanan keamanan dan juga 3 kavling untuk transportasi.

 

Alokasi kavling di Wilayah Perencanaan lainnya seperti WP IKN Timur 1 875 kavling, WP IKN Timur 2 ada 327 kavling, dan WP IKN Barat 1.070 kaveling.

 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga tengah mempersiapkan sejumlah kavling di kawasan 1B dan 1C untuk ditawarkan ke investor

 

Dimana targetnya kontraktual bisa dilakukan paling lama Desember 2023 atau bisa lebih cepat pada Oktober atau September. (*)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: