11 Anggota DPRD Provinsi Jambi Ini Tak Lapor LHKPN Terbaru, Alasannya Beragam

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Sebanyak 11 Anggota DPRD Provinsi Jambi aktif tak melakukan kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN) tahun terbaru 2022. Padahal waktu terakhir pelaporan sudah lewat pada 31 Maret lalu.

Jumlah itu bahkan lebih banyak lagi jika digabungkan 3 Anggota Dewan nonaktif yang sedang menunggu Penggantian Antar Waktu (PAW).

Dari data LHKPN yang dilihat Jambi Ekspres untuk anggota dewan aktif terdapat 3 Ketua Fraksi DPRD yang belum melapor. Mereka yakni Ketua Fraksi Gerindra Hakiman, Ketua Fraksi Nasdem Hanura Kamal HG, dan Ketua Fraksi PAN Fadli Sudria.

Selain nama pentolan Fraksi itu, ada nama anggota DPRD lainnya yang belum taat seperti  Akmaludin (Fraksi PDIP), Ezzaty (Demokrat), Kemas Al Farabi (PKB), Ririn Novianti (PAN), Satuan Ansori (Nasdem Hanura), Bustami (Gerindra), Abdul Jalil (Golkar) dan Eka Marlina (PKB). 

Saat dikonfirmasi seperti salah seorang dewan Kemas Alfarabi mengakui dirinya belum melapor. Hal itu karena dirinya terkendala tak bisa mendaftar atau Login ke situs lapor. "Ia betul, saya tak bisa masuk saat proses daftar. Awalnya ada kode saya masukkan untuk mendaftar dan dimasukkan password Email kita, dan sudah saya coba tidak bisa," katanya Kepada Jambi Ekspres (5/4).

Bahkan Kemas menyebut dirinya sudah meminta tolong kepada Staf DPRD namun juga tidak bisa. "Saya juga bingung mengisi data terbaru tapi tak bisa diperbarui, saya sudah berusaha tapi tak bisa membuka melalui Email," akunya.

Untuk itu, ia juga menyarankan agar sistem pelaporan LHKPN memakai barcode untuk menuju tempat pelaporan online. "Agar ketika kita mengisi LHKPN terbaru gampang, saya tak bisa mendaftkannya padahal sudah coba berkali-kali,  dan saya juga tak tahu harus melapor kemana terkait kendala ini," terang politisi PKB ini. 

"Mungkin desain LHKPN untuk kerahasiaan data, tapi kita pribadi kesulitan mendaftar," sebutnya.

Lain lagi dengan Hakiman Ketua Fraksi Gerindra, ia mengaku sudah melapor LHKPN. Tapi ia tak menjawab kenapa namanya masih tercantum di pengumuman belum lapor. "LHKPN sdah di laporkan, sekarang mungkin sedang diverifikasi. Lapornya tanggal 3 Maret," akunya.

Sementara Fadli Sudria mengakui dirinya belum melaporkan LHKPN.Sedangkan anggota DPRD lainnya seperti Akmaludin, Sapuan ansori, Eka Marlina, dan Ririn Novianti memilih bungkam. Saat ditelpon dan dikirim pertanyaan alasan mereka belum lapor LHKPN mereka belum menjawab.

Sementara itu untuk di Pemprov sendiri terdata sudah 100 persen pejabat wajib lapor yang memperbarui LHKPN 2022. Berbeda dengan dewan, menurut keterangan inspektorat jika pejabat Pemprov tak lapor maka Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) nya tak dibayarkan satu tahun. (aan)

Sumber: