Masalah Angkutan Batu Bara Ganggu Pasokan Komoditas Pertanian di Kota Jambi

Selain itu juga disampaikan, tingginya angka laka lantas sepanjang 2021 dan 2022 yang berakibat korban kehilangan nyawa serta fasilitas umum yang rusak/hancur akibat laka lantas, karena ketidaktertiban angkutan batu bara (sopir dan transportir) dalam melaksanakan managemen angkutan batu bara.

“Yang menggunakan angkutan sungai masih sangat minim,” ujarnya

Dalam surat tersebut juga dijelaskan, kerusakan ruas jalan dalam Kota Jambi maupun luar Kota Jambi diperkirakan sebesar 1,3 Triliun akibat angkutan batu bara. Juga angkutan batu bara sebagian besar masih menggunakan BBM solar subsidi dan melakukan pengisian di SPBU sehingga menimbulkan kemacetan.

"Kami tidak bisa mengatur angkutan batu bara, tidak bisa mengatur eksplorasi batu bara di propinsi Jambi tercinta ini, karena kewenangan yang terbatas, namun kami berusaha untuk meminta pengurangan kuota produksi batu bara dari propinsi Jambi, sebelum jalan khusus batu bara dibuat oleh para pelaku usaha batu bara," ungkap Fasha, yang juga ditulis pada Instagram pribadinya @fasha_jbi, Kamis (2/2).

Wali Kota dua periode itu juga sependapat dengan Komisi V DPR RI yang meminta angkutan batu bara Jambi di stop. Di mana dengan kondisi saat ini, tidak ada manfaatnya bagi Kota Jambi.

“Bagi hasil, hanya Rp82 miliar. Kerusakan yang diakibatkan lebih dari Rp1 triliun. Itu fisik. Kemudian nyawa sudah banyak melayang,” sebutnya.

“Kalau Komisi V minta tanda tangan, saya walikota pertama yang akan tanda tangani perihal angkutan ini. Kita tidak menyetop bisnis batu bara, tapi buatlah jalur khusus. Jangan gunakan jalan umum,” pungkasnya. (hfz)

Sumber: