Tol Jambi-Betung Dibiayai Kredit Sindikasi Bank Senilai Rp 6,3 Triliun, Bank Apa Saja?

Tol Jambi-Betung Dibiayai Kredit Sindikasi Bank Senilai Rp 6,3 Triliun, Bank Apa Saja?

Jalan Tol Trans Sumatera. Foto : Dok Hutama Karya--

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Pembangunan jalan Tol Jambi-Betung akan dibiayai sindikasi kredit bank sebesar Rp 6,36 Triliun. 

 

Data yang dikutip Jambi Ekspres dari situs resmi PT Hutama Karya, ditulis bahwa total nilai investasi yang dibutuhkan untuk merampungkan Jalan tol Jambi-Betung akan mencapai Rp 25,192 Triliun.

 

Jika Rp 6,3 Triliun artinya 25 persen pembiayaan pembangunan jalan tol Jambi-Betung ini nantinya akan dibiayai oleh bank pemberi sindikasi kredit. 

 

Kredit Sindikasi merupakan fasilitas kredit hasil kerjasama lebih dari satu bank atau lembaga pembiayaan kepada debitur untuk suatu pembiayaan proyek. 

 

Jadi bisa dipastikan, bank yang akan memberikan pembiayaan untuk Tol Jambi-Betung akan lebih dari satu bank, bisa dua ataupun lebih.

 

Bank apa saja? Hingga saat ini memang belum dirilis bank apa saja yang akan memberikan pinjaman untuk proyek ini karena pembangunan tahap awal yang akan dilakukan 2023 ini masih menggunakan ekuitas PMN.

 

Sekitar 75 persen biaya pembangunan ruas tol Jambi-Betung memang bersumber dari ekuitas PMN (Penyertaan Modal Negara) yang diberikan kepada Hutama Karya. Atas ekuitas dan pinjaman akan dikembalikan oleh PUPR selama 10 tahun secara cicilan.

 

Hutama Karya merupakan perusahaan negara dimana 100 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah RI.  

 

PT Hutama Karya sendiri telah menerima suntikan dana PMN Tunai tahun 2022 periode I sebesar Rp23,85 miliar.

 

 

Sementara pada periode II sebesar Rp7,5 triliun. Rencananya PMN untuk Hutama Karya pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 30,56 Triliun yang akan diterima pada triwulan II 2023. 

 

Wakil Direktur Utama Hutama Karya, Aloysius Kiik Ro dalam rilis Hutama Karya menyebutkan bahwa dana PMN ini akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan konstruksi ruas-ruas JTTS tahap 1. 

 

Sementara pembangunan ruas JTTS tahap 2 akan dimulai dari Ruas Tol Betung–Tempino–Jambi dan juga Tol Pekanbaru–Bypass Pekanbaru diakui Aloy memang akan jadi prioritas yang didahulukan pekerjaannya di mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera tahun 2023 ini.

 

Kapan Tol Jambi - Betung Rampung?

 

Pertanyaannya, kapan tol ini akan rampung? Sebenarnya proyek ini menjadi perhatian cukup besar dari pemerintah pusat. Bahkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan perintah langsung, akhir Jalan Tol Jambi – Betung sudah bisa dipakai masyarakat pada akhir 2024.

 

Demikian diungkap oleh Gubernur Jambi Dr.H. Al Haris,S,Sos,MH saat menyerahkan secara simbolis uang ganti untung Pembangunan Jalan Tol Betung – Tempino – Jambi, belum lama ini.

 

Penyerahan ganti untung itu dilakukan di Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muarojambi.

 

"Ini adalah kemajuan bagi kita Provinsi Jambi, penyerahan ganti untung ini adalah tahapan awal dan kita berharap bahwa tahapan (pembangunan fisik)  selanjutnya akan segera berlangsung," kata Al Haris.

 

Al Haris mengatakan, penyerahan ganti untung ini adalah untuk jalan tol sepanjang 33 Kilometer. Ditambahkan Gubernur, pemerintah menargetkan bahwa pengerjaan jalan tol Jambi-Betung ini akan selesai pada akhir tahun 2024 mendatang.

 

"Ini adalah arahan langsung dari Bapak Presiden agar akhir tahun 2024 ini sudah bisa dinikmati masyarakat kita, nantinya angkutan barang dan orang menjadi lancar sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kita," tutupnya.

 

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI beberapa waktu lalu, Dirut PT Hutama Karya,  Budi Harto mengatakan, dibutuhkan investasi tidak kecil untuk bisa menyelesaikan pembangunan jalan tol trans sumatera (JTTS). 

 

Tak hanya tol Jambi - Betung, Untuk bisa menyelesaikan ruas tol Jambi - Pekanbaru yang panjangnya mencapai 350 kilometer, kata Budi membutuhkan biaya hingga Rp 100 Triliun.

 

Adapun kini ruas tol Betung - Jambi,  sedang disiapkan kontraknya antara PT Hutama Karya dengan Kementerian PUPR. Dalam pelaksanaan proyek ini, PT Hutama Karya kata Budi akan mengerjakannya dengan pola baru, yakni semacam KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dengan PUPR. 

 

Untuk membangun jalan ruas tol Trans Sumatera, Hutama Karya kata Budi memiliki utang senilai Rp 42 triliun. Kemudian Indonesia Investment Authority (INA) berencana membeli tiga ruas tol Hutama Karya senilai Rp 34 triliun. Dana ini kata Budi akan digunakan Hutama Karya untuk membayar utang.

 

“Utang kami tinggal sekitar Rp 10 triliun, yang masih mampu kami kelola dengan ruas yang ada,” ucapnya.

 

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir menyebutkan pihaknya menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara atau PMN kepada PT Hutama Karya senilai Rp 7,5 triliun untuk melanjutkan pembangunan lima ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

 

“Rapat tambahan PMN kepada PT Hutama Karya hari ini dinyatakan disetujui,” katanya dalam RDP.

 

PMN Rp 7,5 triliun itu akan digunakan untuk membangun ruas Sigli-Banda Aceh senilai Rp 2,83 triliun, Kisaran-Indrapura senilai Rp 1,12 triliun,  Pekanbaru-Dumai senilai Rp 1,13 triliun, Indralaya-Muara Enim senilai Rp 2,3 triliun, dan ruas Penanjung-Bengkulu senilai Rp 97 miliar.

 

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Hutama Karya, Aloysius Kiik Ro menjelaskan bahwa penambahan PMN kepada Hutama Karya akan menjadi setoran modal pemegang saham ke perusahaan, di mana Hutama Karya 100 persen dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

 

Hutama Karya Sebelumnya mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp30,56 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.

 

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI pada Selasa 7 Juni 2022 lalu. Namun ternyata  dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (3/10), DPR RI menyetujuinya senilai Rp 7,5 Triliun. 

 

Wakil Direktur Utama Hutama Karya, Aloysius Kiik Ro menjelaskan bahwa penambahan PMN kepada Hutama Karya akan menjadi setoran modal pemegang saham ke perusahaan, di mana Hutama Karya 100 persen dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia (*)



Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: