Termahal! Nilai Investasi Tol Pekanbaru-Padang Hampir Setara APBD DKI Jakarta, Duitnya dari Mana?

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Nilai investasi ruas jalan tol Pekanbaru-Padang ternyata paling mahal di proyek jalan tol trans Sumatera.

Ruas ini menjadi yang termahal dibanding ruas tol lainnya, baik yang sudah operasi maupun yang sedang konstruksi. 

Nilainya hampir setara dengan APBD DKI Jakarta tahun 2023. Jika APBD DKI nilai yang disahkan adalah Rp83,7 triliun, maka nilai investasi tol Pekanbaru-Padang nilainya mencapai Rp 80,41 Triliun dan telah konstruksi senilai Rp 45,99 Triliun.

Data ini dikutip dari Badan Pengelola Jalan Tol dan tertera dalam monitoring progres konstruksi jalan tol trans Sumatera. 

Ruas tol Pekanbaru-Padang terdiri dari 6 seksi. Yaitu Seksi Pekanbaru-Bangkinang sepanjang 40 Km. Seksi Bangkinang-Pangkalan 24,7 Km, seksi Pangkalan-Sicincin 153, 1 km, seksi Padang-Sicincin 1 sepanjang 4 Km dan seksi Padang-Sicincin 2 dengan panjang 32,4. 

Dari semua seksi ini, yang baru operasi adalah seksi Pekanbaru-Bangkinang yang diresmikan Presiden Jokowi 4 Januari 2023. 

Mengapa nilai investasi ruas tol Pekanbaru-Padang menjadi yang termahal? 

Karena ruas jalan tol ini adalah yang terpanjang diantara ruas lainnya yang sudah operasi maupun konstruksi di Sumatera hingga Desember 2022. Terlihat dari tabel monitoring progres konstruksi jalan tol trans Sumatera yang dirilis BPJT. 

Panjang ruas jalan tol Pekanbaru-Padang dari data BPJT adalah 254,8 kilometer.

Selain itu, biaya bengkak juga akibat ruas jalan tol Pekanbaru-Padang harus menembus Bukit Barisan dengan membangun lima terowongan yang total panjang terowongannya mencapai  8,95 km. 

Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang dilaksanakan oleh PT Hutama Karya melalui Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2017.

Untuk bisa membayangkan ruas jalan tol Pekanbaru Padang, yang mungkin Anda bisa mengintip peta di sini

Peta ruas jalan tol Pekanbaru-Padang. Foto : Dok, Hutama Karya--

Uangnya dari Mana?

Banyak yang penasaran, pemerintah dapat sumber dana dari mana untuk membangun mega proyek jalan tol trans Sumatera?

Apalagi jalan tol trans Sumatera ukurannya ngga kaleng-kaleng. Sebagai salah satu pulau terbesar dunia dengan kondisi topografi yang tidak mudah, membuat pembangunan jalan tol trans Sumatera akan menelan biaya Rp 572 Triliun. 

Angka ini diungkapkan Luky Alfirman, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, dalam kanal Youtube DJPPR Kemenkeu. 

“Jika dibangun sekaligus dalam waktu bersamaan semua 24 ruas ini, maka kebutuhan pendanaan Rp 572 Triliun,” kata Luky. 

Lantas dari mana saja sumber dana untuk bisa menyelesaikan proyek ini? Ternyata salah satunya adalah bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN diberikan kepada Hutama Karya Persero selaku pengembang jalan tol trans Sumatera. 

PMN kepada Hutama Karya akan menjadi setoran modal pemegang saham ke perusahaan, di mana Hutama Karya 100 persen dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkemuka di Indonesia, Hutama Karya telah diberikan penugasan membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Sebenarnya tak hanya mengandalkan APBN, proyek jalan tol trans Sumatera juga telah dilirik oleh beberapa negara asing.

Baru-baru ini Turki juga menyatakan diri berminat menanam investasi di proyek ini. Demikian juga Jepang yang telah lebih dulu terlibat dalam beberapa ruas jalan tol di Sumatera termasuk tol Pekanbaru-Padang.

PT Hutama Karya sendiri telah menerima suntikan dana PMN Tunai tahun 2022 periode I sebesar Rp23,85 miliar dan periode II sebesar Rp7,5 triliun dari APBN, dana cadangan pembiayaan investasi.

Rencananya PMN untuk Hutama Karya pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 30,56 triliun yang diproyeksikan akan diterima pada triwulan II 2023. 

Wakil Direktur Utama Hutama Karya, Aloysius Kiik Ro dalam rilis Hutama Karya menyebutkan bahwa dana PMN tersebut akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan ruas-ruas JTTS tahap 1 seperti, Ruas Binjai – Langsa Rp1,096 miliar, Ruas Indralaya – Muara Enim Rp1,028 miliar, Ruas Kisaran – Indrapura Rp1,176 miliar, Kuala Tanjung – Parapat Rp3,037 miliar, Ruas Bengkulu – Tb. Penanjung Rp266 miliar, Ruas Sigli – Banda Aceh Rp952 miliar, Ruas Padang – Sicincin Rp5,339 miliar, Ruas Pekanbaru – Pangkalan Rp797 miliar.

“Serta dimulai pembangunan ruas-ruas JTTS tahap 2 yakni Ruas Betung – Tempino – Jambi Rp 8,962 Miliar dan ruas Junction Pekanbaru – Bypass Pekanbaru Rp7,909 miliar,” imbuh Aloy.

Dari beberapa ruas tersebut, Hutama Karya akan mendahulukan penyelesaian pembangunan ruas-ruas jalan tol trans Sumatera  tahap I dan sebagian tahap II  yaitu Tol Betung-Tempino-Jambi dan Junction Pekanbaru – Bypass Pekanbaru.

Berdasarkan data yang diperoleh Jambi Ekspres, Hutama Karya tercatat telah membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang ±1.064 km dengan 465 km ruas tol konstruksi dan 599 km ruas tol Operasi. 

Adapun ruas yang telah beroperasi secara penuh diantaranya yakni Tol Bakauheni – Terbanggi Besar (141 km), Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189 km), Tol Palembang – Indralaya (22 km), Tol Medan Binjai (17 km), Tol Pekanbaru – Dumai (132 km), Tol Sigli Banda Aceh Seksi 2, 3 dan 4 (37 km) serta Tol Binjai – Langsa Seksi 1 (12 km), Tol Bengkulu - Taba Penanjung (18 km) dan Tol Bangkinang - Pangkalan (31 km).

Persoalan Lahan Tol Padang-Pekanbaru

Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Padang saat ini masih dihadapi dengan persoalan lahan. 

Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi melalui situs resmi Pemprov Sumbar, mengatakan bahwa semula ada 5 nagari di Kabupaten 50 Kota yang keberatan dengan pembangunan jalan tol Padang-Sumbar dan kini  sisa tinggal 2 nagari lagi. 

“Untuk solusi dari masalah ini, Pemkab 50 Kota akan mengadakan pertemuan dengan kelima nagari untuk menuntaskan bersama persoalan ini,” lanjut Mahyeldi.

Rapat sekaligus mencari jalan keluar dari permasalahan perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia akan berakhir 31 Januari nanti. 

“Hal ini menjadi rumit maka harus dilakukan upaya agar pembangunan ini tetap berjalan seperti rencana, yaitu dengan mencari jalan keluar dari permasalahan ini,”kata Mahyeldi.

Hanya saja Pemprov Sumbar masih optimis permasalahan ini akan bisa diselesaikan dengan baik. “Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Masyarakat tidak boleh dirugikan, permasalahan di masyarakat harus diselesaikan. Jadi InsyaAllah semua pembangunan di Sumatera Barat dan hak-hak masyarakat pasti diperhitungkan.” lanjut Mahyeldi.

Bupati 50 Kota yang diwakili oleh Sekda Kabupaten 50 Kota, Widya Putra menjelaskan bahwa pihaknya optimis bahwa 2 nagari yang belum setuju ini bisa setuju setelah adanya itikad dari pemerintah di Sumbar untuk menyelesaikan masalah ini. 

“Nantinya kami juga akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat dari 5 nagari ini untuk didengarkan pendapat mereka, dengan begitu bisa dicari jalan keluar,” Ucap Widya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, DPRD sudah beberapa kali ke lapangan mendengar langsung aspirasi masyarakat Sumbar. “Mereka bukan menolak tapi hanya meminta pengalihan trase dikarenakan adanya situs adat dan budaya yang terdampak,” ujar Evi.

Hingga saat ini DPRD belum mendapatkan data berapa persen masyarakat yang sesungguhnya terdampak. “Kita tentu tidak ingin terjadi proyeknya tuntas tetapi konsolidasinya masih menyisakan masalah, kita tidak ingin laporan kepada gubernur hanya berdasarkan asal bapak senang saja,” ucap Evi. (*)

 

Sumber: