Jadi yang Pertama, Pemprov Jambi Daftarkan 78 Ribu Pekerja Rentan ke Program BPJS Ketenagakerjaan

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Memperingati HUT ke 66 tahun, sebuah pergerakan besar guna membangun dan meningkatkan derajat serta martabat masyarakat khususnya pekerja telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Sebanyak 78 ribu pekerja rentan yang berada di setiap desa dan kelurahan telah didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Seluruh pekerja yang terdaftar akan mendapatkan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dan juga risiko kematian.

Terdapat beberapa program pembangunan yang menjadi unggulan Gubernur Al Haris seperti Program “DUMISAKE” yang merupakan program pemerataan pembangunan ke semua wilayah di Provinsi Jambi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Serta Program BKBK (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus) bagi 1.562 desa dan kelurahan di Provinsi Jambi yang merupakan program penguatan desa dalam rangka melaksanakan pembangunan masyarakat, program ini mengalokasikan dana provinsi sebesar Rp100 juta per desa/ kelurahan.

 

Berangkat dari program BKBK tersebutlah, sebanyak 10% dari dana bantuan desa dan kelurahan diberikan untuk menjamin sebanyak 78 ribu pekerja rentan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan program BKBK ini diatur melalui Pergub No 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 853/KEP.GUB/DP3AP2-4.2/2022.

Hadir langsung Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin menemani Gubernur Al Haris untuk memberikan santunan kematian serta manfaat beasiswa pendidikan anak kepada 6 orang ahli waris dari pekerja yang didaftarkan melalui program BKBK tersebut pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi di Gedung DPRD, Jumat pagi (6/1).

Zainudin dalam keterangannya mengatakan, apa yang dilakukan oleh Pemprov Jambi merupakan yang pertama, ini juga sudah sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Presiden RI. “Kita akan mulai membangun dari yang paling luar, dari desa dan kelurahan, hampir 65% pekerja Informal atau pekerja bukan penerima upah terdapat di desa dan kelurahan, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga sebaiknya dimulai dari desa dan kelurahan,” jelas Zainudin.

Sepanjang tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat kepada seluruh peserta di Provinsi Jambi senilai Rp304 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 26 ribu kasus, juga untuk kepesertaan Non ASN yang selama tahun 2022 telah menerima manfaat senilai Rp1,1 miliar dengan jumlah 34 kasus.

Zainudin melanjutkan, saat ini BPJAMSOSTEK memiliki 4 ekosistem yang akan menjadi fokus penambahan peserta yang mendapatkan perlindungan di tahun 2023, yaitu ekosistem desa seperti perangkat desa, RT/ RW, Bhabinkamtibmas, kemudian ekosistem pasar yang di dalamya ada pasar modern dan tradisional, kemudian ekosistem pada e-commerce dan UMKM, serta yang terakhir ekosistem pada pekerja rentan seperti pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah, pekerja miskin dan tidak mampu. “Kami akan fokus pada pekerja informal yang memang jumlahnya sangat banyak, beberapa langkah akan kami tempuh antara lain menggunakan sistem keagenan dan juga sistem auto debet, ini akan memudahkan pekerja informal untuk membayar iuran tiap bulannya, juga program kami SERTAKAN, yaitu program mendaftarkan pekerja yang ada di sekitar kita, seperti ART nya, sopir nya, ini akan semakin mudah,” tambahnya.

Selanjutnya, Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Jambi Syaflan menyebutkan, dengan dukungan yang diberikan oleh Pemprov Jambi, pihaknya optimis akan memperluas perlindungan bagi pekerja di Provinsi Jambi. "Kami optimis perlindungan akan semakin luas lagi berkat dukungan berupa regulasi dari Pemprov Jambi," ucapnya.

 

Menutup kegiatan tersebut, Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Sumatra Bagian Selatan Eko Purnomo meyakini, kerja sama dan kolaborasi yang sudah baik ini akan diikuti oleh provinsi- provinsi lain seperti Provinsi Lampung dan Bangka Belitung. "Insya Allah dalam waktu dekat akan menyusul Provinsi Lampung, adapun program yang disasar akan sama seperti Provinsi Jambi yaitu pekerja rentan di ekosistem desa, ini semua akan membantu mencegah terjadinya masyarakat miskin esktrem seperti apa yang disampaikan Bapak Presiden," pungkas Eko. (*/kar)

Sumber: